Dengan QRIS, setiap belanja negara bisa tercatat digital secara real-time. Efisiensi dan transparansi meningkat, serta potensi penyalahgunaan dana bisa ditekan. Di beberapa daerah, sudah mulai diuji coba penggunaan QRIS untuk pembayaran retribusi, parkir, pajak daerah, bahkan zakat dan infak.
Jika kebijakan ini dikawal dengan serius, QRIS bisa menjadi tulang punggung digitalisasi anggaran negara dan mempercepat transformasi keuangan publik yang akuntabel dan inklusif.
Menuju Masa Depan: Kedaulatan Digital adalah Harga Mati
QRIS adalah bukti bahwa Indonesia bisa menciptakan teknologi sendiri yang berdampak luas, tidak hanya dalam negeri tetapi juga di level global. Di tengah gempuran dominasi aplikasi asing dan ketergantungan terhadap sistem pembayaran luar negeri, QRIS hadir sebagai antitesis: lokal, mandiri, dan berdaulat.
Namun perjalanan belum selesai. Diperlukan konsistensi kebijakan, investasi pada literasi digital, perlindungan hukum yang kuat, dan kolaborasi lintas sektor untuk menjadikan QRIS bukan hanya alat pembayaran, tapi fondasi sistem ekonomi digital nasional yang tahan terhadap guncangan global.
Di tengah derasnya arus digitalisasi global, QRIS membuktikan bahwa teknologi tak selalu datang dari Silicon Valley. Kadang, ia lahir dari lorong-lorong pasar rakyat, tumbuh dari keringat anak bangsa, dan menjelma menjadi senjata ekonomi yang menggoyang panggung dunia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI