Dalam kehidupan rumah tangga, kita sering menyusun anggaran bulanan: berapa yang akan digunakan untuk makan, bayar listrik, sekolah anak, dan tabungan. Pemerintah pun melakukan hal serupa, hanya dalam skala jauh lebih besar dan kompleks. Itulah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia bukan sekadar angka-angka, tapi cerminan niat dan strategi negara menjaga kesejahteraan rakyat.
Tahun 2025 menghadirkan tantangan tersendiri bagi APBN. Dua faktor ekonomi makro kembali menjadi sorotan utama: inflasi dan suku bunga. Meski sering terdengar di berita ekonomi, keduanya seringkali terasa asing atau bahkan abstrak bagi sebagian masyarakat. Padahal, inflasi dan suku bunga ibarat detak jantung dalam tubuh ekonomi nasional---terlalu cepat atau terlalu lambat, keduanya bisa berdampak buruk.
Inflasi: Antara Kenaikan Harga dan Keseimbangan Fiskal
Inflasi terjadi saat harga barang dan jasa secara umum meningkat. Sedikit inflasi memang diperlukan, sebagai tanda ekonomi yang bergerak. Namun, bila tak terkendali, inflasi dapat menggerus daya beli masyarakat. Bagi pemerintah, inflasi yang tinggi juga berarti pengeluaran negara ikut meningkat---biaya proyek infrastruktur membengkak, belanja barang dan jasa naik, bahkan subsidi pun bisa melonjak.
Dalam kerangka APBN 2025, pemerintah menetapkan target inflasi sekitar 2,5% hingga 3,5%. Target ini cukup realistis, mencerminkan keyakinan bahwa tekanan global seperti konflik geopolitik dan krisis pangan masih bisa diredam. Namun, realitas bisa berbeda. Ketika harga pangan dunia melonjak atau distribusi terganggu akibat iklim ekstrem, APBN harus siap menanggung beban tambahan.
Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih cermat mengelola belanja negara. Jika inflasi naik, anggaran untuk program sosial, subsidi, atau pembangunan infrastruktur bisa terkikis. Strategi pengendalian inflasi, seperti stabilisasi harga pangan dan energi, menjadi kunci menjaga daya beli rakyat dan stabilitas fiskal.
Suku Bunga: Biaya Pinjaman yang Menentukan Beban Utang
Berbeda dengan inflasi yang menyentuh langsung kantong rakyat, suku bunga lebih banyak dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha dan pengelola keuangan negara. Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi patokan bagi bunga kredit dan imbal hasil obligasi negara. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman ikut meningkat.
Bagi APBN, ini berdampak langsung pada biaya utang. Pada 2025, pemerintah masih mengandalkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai defisit. Jika suku bunga tinggi, maka bunga yang harus dibayar kepada investor juga meningkat. Akibatnya, porsi belanja untuk pembayaran bunga utang ikut membengkak.
Sebagai ilustrasi, pada APBN 2024, jika pembayaran bunga utang mencapai lebih dari Rp500 triliun, atau sekitar 15% dari total belanja negara. Bila tren suku bunga global tetap tinggi di 2025, bukan tidak mungkin angkanya akan meningkat lagi. Ini menjadi alarm fiskal bagi pemerintah: ruang fiskal untuk belanja produktif semakin sempit jika beban bunga utang tak dikendalikan.
