Serakahnomics: Jembatan Komunikasi Politik dalam Demokrasi Deliberatif Indonesia

Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan tersendiri. Penyederhanaan bahasa berisiko mereduksi kompleksitas isu menjadi slogan-slogan yang memicu emosi tanpa dukungan analisis yang memadai. Dalam skenario terburuk, ini bisa dimanfaatkan oleh aktor populis untuk menggerakkan opini publik secara manipulatif. Oleh karena itu, dibutuhkan institusi dan ekosistem deliberatif yang mampu menjaga keseimbangan antara aksesibilitas dan akurasi. Peran media, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam memastikan bahwa wacana publik seputar “serakahnomics” tidak kehilangan kedalaman analitisnya.

Jika dijalankan dengan prasyarat institusional yang memadai, komunikasi politik berbasis konsep seperti “serakahnomics” justru dapat memperkuat legitimasi demokrasi itu sendiri—dengan memperluas ruang partisipasi warga dalam pembentukan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan transparan.

Kesimpulan

“Serakahnomics” merepresentasikan terobosan dalam komunikasi politik Indonesia yang berhasil menjembatani kesenjangan antara elite teknokrat dan rakyat dalam diskusi kebijakan ekonomi. Dengan dukungan kerangka ideologis Marhaenisme kontemporer, konsep ini menawarkan kritik progresif terhadap praktik ekonomi eksploitatif, sambil tetap mengakui pentingnya mekanisme pasar. Pendekatan ini membuka ruang dialog yang inklusif dan deliberatif, di mana rakyat tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga memiliki posisi aktif dalam menilainya.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa inovasi dalam bahasa dan strategi komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi kunci dalam menjaga relevansi kebijakan publik di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang. Pemerintah Indonesia perlu melanjutkan pendekatan serupa—menggunakan bahasa yang membumi dan ideologis yang kontekstual—agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara teknokratik, tetapi juga sah secara demokratis dan sosial. Hanya dengan komunikasi politik yang transformatif dan deliberatif inilah sistem ekonomi Indonesia dapat dibentuk menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.