Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara - negara berkembang (Vincent, 2009). Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi, sosial, kesehatan, pendidikan dan politik (Kembar Sri Budhi, 2013). Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah negara indonesia, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki produktivitas yang rendah (Arndt dan Sundrum 2012). Kemiskinan merupakan masalah pokok yang bersifat multisektoral, yang menyangkut berbagai sektor kehidupan masyarakat mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sampai dengan ketenagakerjaan, sehingga diperlukan kebijaksanaan yang komprehensif untuk menanggulangi kemiskinan tersebut (Jember dan Swara, 2011). Indonesia terkenal dengan catatan tentang pengentasan kemiskinannya, tetapi garis kemiskinan nasionalnya adalah salah satu yang paling rendah di dunia (Arief dan Sumner, 2015). Kemiskinan seringkali dipahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari - hari (Windia, 2015).
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dialami oleh anggota masyarakat yang kurang beruntung disebabkan berbagai hal baik dari diri pribadi maupun dari faktor luar individu yang mengakibatkan mereka tidak berdaya dan tidak mampu untuk mengakses sistem sumber yang ada di sekitarnya (Bambang Rustanto, 2015). Pada tingkat nasional maupun regional, kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis, sehingga diperlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulanginya (Djayastra dkk., Pengaruh Pertumbuhan 2016).
Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan maksimalkarena kemiskinan dapat menimbulkan multi efek yang kurang positif bagi kesejahteraan rakyat. Kemiskinan tentu akan berdampak pada tingkat kesehatan, jika kesehatan masyarakat rendah, maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan juga kecil, dan daya saing tenaga kerja lemah, lalu tingkat pengangguran pun naik yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah sebuah keadaan yang serba kekurangan dialami oleh sekelompok orang, sehingga mereka tidak mampu untuk menikmati kesehatan yang layak, pendidikan yang tinggi, dan konsumsi makanan yang kurang layak dari segi kesehatan (Sirilius, 2017). Pemerintah telah melaksanakan program - program pembangunan yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan akan tetapi kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan, demikian juga bagi Provinsi Bali yang dikenal dengan destinasi pariwisatanya tidak luput dari masalah kemiskinan tersebut. Usaha pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas bagi pemerintah provinsi Bali.
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi pusat perhatian di negara manapun. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat investasi yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar disebabkan karena tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan yang menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia (Sianturi, 2011). Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi rumah tangga sangat miskin (Mahsunah, 2013).
Seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berpenghasilan (Yudha, 2013). Masalah yang selalu dihadapi oleh manusia yaitu Kemiskinan. Implikasi permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia dan kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri. Definisi kemiskinan menurut orang yang tergolong miskin yaitu merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka seharihari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010). Investasi, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan saling terkait satu sama lainnya. Tanpa adanya petumbuhan ekonomi yang tinggi akan meyebabkan sulitnya bagi pemerintah unttuk menciptakan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan tingkat pengangguran yang meningkat (Mekahsari, 2012). Kemiskinan telah mejadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012).
Struktur perekonomian yang dimiliki oleh Provinsi Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan ini karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor pariwisata, sedangkan sektor lainnya berperan sebagai sektor pendukung (BPS, 2023). Pada Tahun 2023 di Provinsi Bali masih terdapat 4 433,26 ribu jiwa penduduk miskin atau sekitar 4,25 persen  dari total penduduk di Bali. (BPS Provinsi Bali, 2023).
Gambar 1. Persentase Kemiskinan di Provinsi Bali pada Tahun 2019-2023
Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 4,57 persen, salah satu penyebab tingginya persentasae penduduk miskin karena rendahnya persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut. Pada Maret tahun 2023 persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 4,25 persen.
Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (Osinubi, 2005). Ikeji (2011) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di sebuah daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memajukan pembangunan sosial ekonomi bagi penduduk setempat (Akudugu, 2012). Menurut Cooray (2009) pemerintah daerah harus dapat memiliki tata pemerintahan yang baik agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu potensi dampak positif dari penerapan desentralisasi fiskal Indonesia adalah berkembangnya kompetisi antar pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya (Al Husna & Yudhistira, 2017).
 Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya (Budhi, 2013)
