Dikutip dari publikasi BPS tentang keadaan pekerja 2017, rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian masing-masing sebesar 1,02 juta rupiah dan 1,59 juta rupiah. Sedangkan rata-rata upah bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai mencapai 2,74 juta rupiah pada Agustus 2017. Jika dirinci menurut provinsi, DKI Jakarta menjadi daerah dengan rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih tertinggi sebulan sebesar 4,09 juta rupiah untuk buruh/karyawan/pegawai. Diikuti Papua (3,98 juta rupiah), dan Kalimantan Timur sebesar 3,90 juta rupiah.
Menurut pendidikan, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai tamatan SMA/sederajat berkisar antara 2,67 rupiah sampai dengan 4,52 juta rupiah. Sedangkan bagi tamatan SMP ke bawah hanya mengantongi rata-rata upah bersih berkisar antara 1,27 juta rupiah sampai dengan 1,92 juta rupiah sebulan.
Data kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan masih ada sekitar 39,21 persen  buruh/karyawan yang memiliki upah bersih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) pada Agustus 2017. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Agustus 2016 yang mencapai  41,26 persen. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2013, terjadi peningkatan 2,99 persen. Pada 2013, terdapat 36,22 persen buruh/karyawan yang upah bersihnya dibawah UMP.
Data Asian Productivity Organization (APO) menyebut produktivitas per pekerja Indonesia berada di peringkat 11 dari 20 negara anggota APO. Sedangkan di ASEAN, Indonesia berada di peringkat keempat menurut The Global Competitiveness report 2017-2018. Sementara dari sisi daya saing, Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 137 negara.
Era revolusi industri menjadi pertaruhan bagi bangsa. Pemerintah diminta menyikapinya dengan menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten. Salah satunya dengan memberikan pelatihan kerja berbasis teknologi internet. Selain itu, sektor pendidikan pun harus tanggap dengan mengubah kurikulum. Tentunya, pemerintah tidak sendirian. Peran swasta dan masyarakat juga dibutuhkan. Sinergitas antara semua komponen masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran menuntut ilmu sangat diperlukan. Sektor pendidikan menjadi salah satu tumpuan untuk mencetak tenaga kerja yang lebih andal dan bisa bersaing di dunia internasional.
Pengawasan juga harus dilakukan pada pemberian upah yang sesuai standar UMP. Karena besaran upah sangat memengaruhi produktivitas pekerja. Bukan tidak mungkin bagi pemerintah untuk menciptakan program pro buruh. Misalnya, insentif dalam hal transportasi murah ke tempat kerja. Kerja sama bisa dilakukan dengan perusahaan. Dengan begitu, kaum buruh juga bisa menikmati pemerataan ekonomi yang terkadang hanya dikuasai kaum pemodal.(*)
