Mohon tunggu...
Baratayudha
Baratayudha Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Apa Benar Terjadi Gelombang PHK di Indonesia?

19 Februari 2016   18:30 Diperbarui: 19 Februari 2016   23:05 918
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Perusahaanmu butuh pendampingan? Serikat pekerja ingin berkonsultasi? Langsung saja datangi desk ini di kantor BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, atau hubungi via telepon di nomor 021-5252008, 0807 100 2576, dan email info@bkpm.go.id.

Perusahaan Hengkang dan Menutup Pabrik?

Di saat kita berjuang membangun iklim usaha yang kondusif, publik malah disuguhi kabar bahwa Ford menutup pabrik di Indonesia. Faktanya, selama bertahun-tahun memenuhi jalanan kita, Ford tidak pernah memiliki pabrik, alias hanya menjual produknya di Indonesia. Sehingga, kabar tentang suramnya ketenagakerjaan Indonesia lantaran hengkangnya Ford adalah tanpa dasar.

Ada lagi perusahaan besar yang dikabarkan menutup pabriknya. Ternyata, sejumlah perusahaan hanya melakukan aksi korporasi seperti merger pabrik, relokasi pabrik ke kota lain di tanah air, ataupun mengubah jenis produksinya untuk efisiensi dan meningkatkan daya saing perusahaan tersebut.

Betul ada rasionalisasi jumlah pegawai, namun jumlahnya tidak besar: Panasonic 508 orang, Toshiba 360 orang, bahkan Yamaha dan Honda tidak melakukan pemangkasan sama sekali. Artinya, gelombang PHK di sektor manufaktur dan otomotif yang sebelumnya ramai diberitakan adalah tidak benar.

Begitu pula di sektor farmasi. Ada kabar mengatakan sektor farmasi menuju kehancuran. Ini sangat menyesatkan. Merck dan Johnson and Johnson tidak melakukan PHK, sedangkan Sandoz memang melakukan efisiensi terhadap 233 pekerjanya, namun itupun melalui musyawarah-mufakat.

Faktanya, industri obat-obatan kita terus menggeliat, bahkan Kimia Farma sedang membuka pabrik baru di Jawa Barat.

Perkuat Peran Desa, Buka Lapangan Kerja di Desa-desa

Kita menyadari banyak potensi desa yang bisa dikembangkan. Paradigma pembangunan harus diubah. Desa harus mampu membangun Indonesia, dan desa tidak boleh menjadi lumbung kemiskinan.

Untuk itu, dana desa sebesar 46 triliun telah dikucurkan pada tahun 2016. Fokus sasarannya untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 

Pemerintah ingin memperkuat peran desa sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah yang paling membutuhkan, yaitu perdesaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun