Mohon tunggu...
Baratayudha
Baratayudha Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Apa Benar Terjadi Gelombang PHK di Indonesia?

19 Februari 2016   18:30 Diperbarui: 19 Februari 2016   23:05 918
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Demo Buruh"][/caption]Halo semua! Semoga sehat dan tetap semangat!

Akhir-akhir ini ruang publik kita disesaki berita adanya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Ada pula isu mengenai perusahaan yang menutup pabrik dan hengkang dari Indonesia. Namun, data dan fakta justru menunjukkan kebalikannya: iklim ekonomi Indonesia begitu kondusif. Bagaimana sih kondisi yang sesungguhnya?

Faktanya, Tidak Benar Ada Gelombang PHK di Indonesia

Benar terjadi PHK terhadap 50.000 pekerja selama tahun 2015. Sebagian besar melanda sektor yang performanya menurun karena kondisi global anjloknya harga minyak dan komoditas dunia.

Namun, pada saat yang sama, 1,4 juta pekerja baru telah bertambah karena realisasi investasi selama tahun 2015.

Ini adalah dampak positif dari pembangunan infrastruktur yang masif dan merata, dukungan terhadap e-commerce dan UMKM, serta pengembangan industri padat karya.

Tak hanya itu, Paket Kebijakan Ekonomi juga diluncurkan sebagai insentif bagi dunia usaha. Program padat karya dan pelatihan keterampilan juga terus digalakkan untuk pengembangan SDM kita agar lebih kompetitif di era globalisasi.

Kesimpulannya, jumlah PHK ini terhitung kecil dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tercipta. Jadi, kabar yang menyatakan bahwa terjadi gelombang PHK besar-besaran adalah tidak benar.

Desk Khusus Pencegahan PHK

Pemerintah melalui BKPM juga telah menyiapkan desk khusus untuk menekan risiko dan potensi PHK.

Sejauh ini sudah ada 50 perusahaan yang mengadukan permasalahannya. 13 diantaranya mengalami kesulitan terkait kondisi perusahaannya. Akhirnya solusi ditemukan tanpa harus mengurangi tenaga kerja. Ada juga 8 perusahaan yang kembali mempekerjakan karyawannya yang sempat dirumahkan setelah difasilitasi oleh BKPM.

Perusahaanmu butuh pendampingan? Serikat pekerja ingin berkonsultasi? Langsung saja datangi desk ini di kantor BKPM Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190, atau hubungi via telepon di nomor 021-5252008, 0807 100 2576, dan email info@bkpm.go.id.

Perusahaan Hengkang dan Menutup Pabrik?

Di saat kita berjuang membangun iklim usaha yang kondusif, publik malah disuguhi kabar bahwa Ford menutup pabrik di Indonesia. Faktanya, selama bertahun-tahun memenuhi jalanan kita, Ford tidak pernah memiliki pabrik, alias hanya menjual produknya di Indonesia. Sehingga, kabar tentang suramnya ketenagakerjaan Indonesia lantaran hengkangnya Ford adalah tanpa dasar.

Ada lagi perusahaan besar yang dikabarkan menutup pabriknya. Ternyata, sejumlah perusahaan hanya melakukan aksi korporasi seperti merger pabrik, relokasi pabrik ke kota lain di tanah air, ataupun mengubah jenis produksinya untuk efisiensi dan meningkatkan daya saing perusahaan tersebut.

Betul ada rasionalisasi jumlah pegawai, namun jumlahnya tidak besar: Panasonic 508 orang, Toshiba 360 orang, bahkan Yamaha dan Honda tidak melakukan pemangkasan sama sekali. Artinya, gelombang PHK di sektor manufaktur dan otomotif yang sebelumnya ramai diberitakan adalah tidak benar.

Begitu pula di sektor farmasi. Ada kabar mengatakan sektor farmasi menuju kehancuran. Ini sangat menyesatkan. Merck dan Johnson and Johnson tidak melakukan PHK, sedangkan Sandoz memang melakukan efisiensi terhadap 233 pekerjanya, namun itupun melalui musyawarah-mufakat.

Faktanya, industri obat-obatan kita terus menggeliat, bahkan Kimia Farma sedang membuka pabrik baru di Jawa Barat.

Perkuat Peran Desa, Buka Lapangan Kerja di Desa-desa

Kita menyadari banyak potensi desa yang bisa dikembangkan. Paradigma pembangunan harus diubah. Desa harus mampu membangun Indonesia, dan desa tidak boleh menjadi lumbung kemiskinan.

Untuk itu, dana desa sebesar 46 triliun telah dikucurkan pada tahun 2016. Fokus sasarannya untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 

Pemerintah ingin memperkuat peran desa sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah yang paling membutuhkan, yaitu perdesaan.

UMKM Tulang Punggung Perekonomian Indonesia

UMKM adalah salah satu tiang penyangga (soko guru) perekonomian rakyat. Namun, UMKM seringkali kesulitan mendapatkan akses permodalan dan akhirnya terjebak pada bunga tinggi dan rentenir. Akibatnya, usaha rakyat sulit berkembang padahal UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia. Maka keberpihakan pada UMKM harus dimulai.

Pemerintah telah meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menurunkan suku bunganya. Presiden mengucurkan KUR dengan suku bunga paling rendah sepanjang sejarah, yakni 9% untuk mendukung sektor ini. Ayo kita manfaatkan!

KIS, KIP, dan PKH sebagai Penyangga Kesejahteraan Rakyat

Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia tetap sekolah, tetap sehat, dan tetap sejahtera.

Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Raskin diluncurkan sebagai penyangga untuk menyejahterakan rakyat, khususnya rakyat miskin dan rentan miskin di Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa Presiden ingin membangun dari pinggiran, bukan hanya pinggiran dalam artian geografis, tetapi juga rakyat yang terpinggirkan secara ekonomi.

Kesimpulan

Sudah tahu kan fakta sebenarnya? Ayo lebih cermat dalam menelaah informasi yang ada. Yuk sebarkan informasi dan data yang akurat, jangan sampai informasi yang tersebar justru menyesatkan masyarakat.

Sekarang ini momentum Indonesia untuk bersama-sama melakukan pembangunan di segala bidang. Perekonomian kita terus membaik. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat siap bahu-membahu dalam menghadapi tantangan global. Mari membangun optimisme dan bekerja keras untuk Indonesia yang lebih baik.

Sumber Gambar: dari sini

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun