5. Penggunaan Autentikasi Multi-Faktor (MFA)
Autentikasi multi-faktor (MFA) menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan meminta pengguna untuk memberikan dua atau lebih bukti identitas sebelum mengakses data. Ini bisa berupa kombinasi dari sesuatu yang mereka tahu (kata sandi), sesuatu yang mereka miliki (token keamanan), dan sesuatu yang mereka adalah (sidik jari atau pengenalan wajah). MFA dapat secara signifikan mengurangi risiko akses tidak sah.
6. Pemantauan dan Audit Keamanan
Pemantauan keamanan secara terus-menerus dan audit rutin dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan potensi pelanggaran keamanan. Pemerintah dan departemen pajak harus memiliki tim yang bertanggung jawab untuk memantau sistem mereka dan melakukan audit keamanan secara berkala. Ini memungkinkan mereka untuk segera merespons jika terjadi ancaman.
7. Pengelolaan Akses yang Ketat
Pengelolaan akses yang ketat berarti hanya memberikan akses ke data kepada individu yang benar-benar membutuhkannya untuk pekerjaan mereka. Prinsip least privilege harus diterapkan, di mana setiap pengguna hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan. Ini membantu mengurangi risiko kebocoran data dari dalam organisasi.
8. Penggunaan Teknologi Keamanan Terbaru
Teknologi keamanan terus berkembang, dan penting bagi pemerintah dan departemen pajak untuk tetap mengikuti perkembangan ini. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) dapat membantu dalam mendeteksi dan merespons ancaman dengan lebih cepat dan efisien.
9. Rencana Tanggap Insiden
Meskipun langkah-langkah pencegahan sangat penting, pemerintah dan departemen pajak juga harus memiliki rencana tanggap insiden yang jelas. Rencana ini harus mencakup prosedur untuk merespons serangan, meminimalkan kerusakan, dan memulihkan data yang terpengaruh. Latihan tanggap insiden juga harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan tim.
10. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
