Jenis Joki illegal yang kedua adalah Joki tes masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Joki ini adalah seseorang, yang menggantikan calon mahasiswa mengikuti tes masuk PTN. Tentu saja Joki jenis ini punya persayaratan tertentu, yaitu pintar, punya pengetahuan luas, mengerti tata cara tes, dan secara fisik memang tampak seperti calon mhasiswa yang berumur sekitar 19-25 tahun (tak mungkin kakek-kakek atau anak-anak).
Praktek perjokian jenis ini tentunya tidak dilakukan setiap saat sebagaimana halnya Joki Three in One, tapi uang jasanya puluhan juta rupiah, tergantung perjanjian. Kejahatan joki tes masuk PTN ini sudah sering tertangkap tangan, dan tentu saja mahasiwa yang seharusnya mengikuti test itu dinyatakan gagal.
Salah satucontoh praktek perjokian tahun iniadalah sebanyak empat joki tes masuk Universitas Airlangga, Surabaya, melalui program Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) Jalur Umum, tertangkap saat praktik di Fakultas Hukum kampus B dan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) di kampus C. Setelah terbukti melakukan pelanggaran hukum, keempat peserta yang dicurigai sebagai joki itu digelandang oleh aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.
3.3. Joki Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Praktek perjokian yang juga “favorit” adalah joki tes masuk Calon Pehawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi di seluruh Indonesia. Karena begitu kuatnya persaingan untuk lulus sebagai CPNS, maka biasa, ada pasar, maka ada “barang”.Mirip seperti Joki mahasiswa untuk tes masuk PTN, maka joki untuk CPNS ini harus pintar, mungkin sarjana yang menganggur, dengan umur tertentu, sekitar 24- 30 tahun.
Beberapa kasus perjokian CPNS tahun 2010, yang penulis dapatkan antara lain di Sumatra Barat, di Solok Selatan. Satu peserta tertangkap tangan berupaya memakai joki. Selain didiskualifikasi, yang bersangkutan diperiksa polisi. Peristiwa menghebohkan itu adalah ulah peserta berinisal SM, 27. Ia tertangkap tangan membawa lembaran ujian keluar ruangan saat ujian tengah berlangsung di SDN 1 Lubuk Gadang. SM mengikuti tes CPNS untuk formasi guru.
Tanpa sepengetahuan pengawas SM membawa lembaran soal ujian dengan cara dilipat. Di luar ia menemui temannya NS, 16 dan menanyakan jawaban soal-soal yang tidak bisa dijawab. Namun baru mulai membaca soal, pengawas ujian dan petugas kepolisian datang. Lembaran soal disita. Atas kejadian itu panitia mendiskualifikasi dan menyatakan peserta gagal. Sementara urusannya dengan kepolisian, karena tidak merugikan orang lain, selesai diperiksa keduanya diperbolehkan pulang.
Praktek perjokian CPNS juga terjadi Kabupaten Sidrap. Sulaweai Selatan. Dua dari lima pelaku joki tes CPNS di Kabupaten Sidrap, dipastikan mahasiswa UGM setelah dicek nama dan nomor mahasiswanya. Dua pelaku tersebut berinisial DS, angkatan 2005, dari Fakultas Isipol dan AEW dari Fakultas Farmasi, angkatan 2006. Seorang pelaku lainnya teridentifikasi sebagai mahasiswa IAIN Bandung, sedangkan dua lainnya dipastikan bukan mahasiswa UGM.
Di Kota Makasar Sulawesi Selatan juga tertangkap perjokian CPNS. Seorang perempuan berinisial SR (21) mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri di Bandung diamankan petugas pengawas ujian CPNS Makassar karena tertangkap tangan menjadi joki. SR ketahuan setelah salah menuliskan identitas pada laporan berita acara yang dikumpulkan pada pengawas usai mengerjakan soal-soal CPNS. Joki CPNS Makassar itu kemudian digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk dimintai keterangan sambil mengusut tuntas sindikat perjokian di kota tersebut.
4.Joki Narapidana
Joki Narapidana inilah joki yang terbaru. Paling tidak yang baru teruangkap. Mungkin saja Joki Narapidana ini sudah lama berlangsung di berbagai Lembaga Pemasyarakatan, hanya saja masyarakat tidak pernah tahu.
Kasus tukar terpidana terjadi di Bojonegoro. Dengan membayar Rp 10 juta kepada Karni, warga Dusun Jipang, Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Kasiem (50), terpidana kasus penyelewengan pupuk asal Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Bojonegoro, tidak meringkuk di LP Kelas IIA Bojonegoro.
Kasiyem dieksekusi Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada 27 Desember 2010 setelah kejari menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung atas dua perkara bernomor 2726K dan 2712K tentang penyelewengan pupuk bersubsidi.
Dalam putusannya, MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Surabaya yang memvonis Kasiem dengan hukuman penjara 3 bulan 15 hari untuk masing-masing perkara. Artinya, pengusaha palawija ini harus menjalani hukuman tujuh bulan di sel tahanan LP Kelas IIA Bojonegoro.