GPK harus ditempatkan secara permanen dan didanai negara, bukan sekadar berdasarkan proyek.
Pelatihan inklusi wajib diberikan kepada seluruh guru secara rutin, bukan bersifat pilihan.
Asesmen komprehensif awal masuk sekolah perlu dilakukan bersama psikolog dan terapis profesional.
Pemerintah perlu menyalurkan bantuan media pembelajaran adaptif, termasuk alat bantu komunikasi dan visual learning tools.
Penutup: Inklusi Bukan Sekadar Slogan
Apa yang terjadi di SD Negeri Sempu adalah potret dari banyak sekolah inklusi di Indonesia: semangat besar, namun dibarengi dengan keterbatasan struktural. Pendidikan inklusi tidak cukup hanya diatur dalam peraturan, tetapi membutuhkan keberpihakan nyata dalam bentuk anggaran, pelatihan, dan pendampingan.
Sekolah seperti SD Negeri Sempu tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Sudah saatnya pemerintah daerah dan pusat tidak hanya menggembar-gemborkan inklusi sebagai jargon, tetapi hadir membangun sistem pendidikan yang benar-benar menerima semua anak---tanpa kecuali.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
