Kritik terhadap Pemerintah Daerah: Inklusi Masih Sebatas Narasi
Realitas yang ditemukan di SD Negeri Sempu menjadi kritik terbuka terhadap pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Meski kebijakan afirmatif sudah ditetapkan secara administratif, implementasi di tingkat sekolah belum didukung oleh:
Distribusi guru pendamping khusus (GPK) yang memadai,
-
Pelatihan berkelanjutan bagi guru reguler untuk menangani ABK,
Sistem asesmen awal yang komprehensif dan terstandarisasi,
Bantuan sarana seperti media belajar khusus atau ruang terapi.
Selain itu, bantuan guru pendamping yang hanya hadir sebulan sekali karena telah lulus PPG menunjukkan bahwa tidak ada mekanisme replacement atau sistem keberlanjutan yang siap.
"Kami butuh kehadiran, bukan hanya regulasi," ujar Ibu Destrya tegas. Pernyataan ini menyoroti absennya kehadiran negara dalam bentuk pendampingan nyata.
Rekomendasi dan Harapan: Membangun Inklusi Bukan Sekadar Administrasi
Dari hasil observasi dan wawancara, sejumlah rekomendasi disusun untuk memperbaiki implementasi pendidikan inklusi secara menyeluruh:
