Pilkada di Tengah Pandemi: Hak Pilih Vs Hak Hidup

Beberapa waktu lalu juga ramai pemberitaan 'konser musik dadakan' di pengundian nomor urut untuk Pilkada juga beberapa acara yang secara langsung dihadiri bahkan digelar oleh KPU. 

Meskipun, dengan dalih "kan pakai masker" "jogetnya pun berjauhan" tapi kuantitas dari kehadiran tetap menujukkan kerumunan orang. Well, kalau kampanye masih pakai konser musik dan kerumunan ribuan orang, bakal makin banyak yang tertular dong ya? Mungkin cara kampanye yang harus diubah.

Jokowi juga berdalih, Ia menjustifikasi penyelenggaraan pilkada sesuai jadwal dengan merujuk pada pemilu di Perancis, Jerman, Korsel, dan Singapura, yang telah berlangsung dengan sukses di masa pandemi corona.

Permasalahannya, beda dengan Indonesia. Pemerintah di negara-negara itu menanggulangi corona secara saintifik dan konsisten. Rakyat mereka pun disiplin menjalanakan protokol kesehatan dan percaya pada metode penanggulangan yang dijalankan oleh pemerintah.

Sedangkan di Indonesia, narasi bahaya Virus Corona yang dibangun justru penuh dengan kontradiksi sehingga membingungkan rakyat, yang pada akhirnya melemahkan narasi bahaya. 

Di sisi lain, Pemerintah sejak awal memang tidak serius menghadapi pandemi ini. Malah sempat hendak memanfaatkan wabah berbahaya ini untuk menggenjot ekonomi domestik dengan membuka lebar-lebar pintu bagi turis mancanegara di saat banyak negara melakukan lockdown. Jokowi bahkan mengakui menyembunyikan fakta bahwa Corona telah memasuki Indonesia 2 bulan pertama di tahun 2020 lalu.

Apakah mungkin Jokowi tidak cukup mengenal rakyatnya ? atau mungkin kekeh menyelenggarakan Pilkada ini untuk bisa memuluskan pencalonkan putranya dan juga menantunya di Pilkada ? 

Mengutip perkataan Prof. Ari Fahrial Syam, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa, "Kalau memang pemerintah dan DPR peduli terhadap kasus ini, dengan mengenyampingkan kepetingan golongannya, kelompoknya, saya rasa bisa saja ditunda pilkada ini," ucapnya.

Namun, pemerintah lagi-lagi menegaskan dan menyakinkan bahwa Pilkada bukan kepentingan semata. Dalam siaran pers Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyatakan bahwa pilkada serentak memang harus dilakukan sesuai jadwal. 

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi kluster baru pilkada," terang Fadjroel.

"Pilkada serentak ini harus menjadi momentum tampilnya cara-cara baru dan inovasi baru bagi masyarakat bersama penyelenggara negara untuk bangkit bersama dan menjadikan pilkada ajang adu gagasan, adu berbuat dan bertindak untuk meredam dan memutus rantai penyebaran Covid-19." Tambahnya.