Sikap Tegas KKP dalam Menangani "Illegal Fishing" Kapal Ikan Asing

Oleh : Ir. Ayom Budi Prabowo, M.Si *)

"Illegal fishing" merupakan kegiatan perikanan ng melanggar peraturan dan perundang-undangan disuatu negara dan ketentuan internasional. Khususnya di Indonesia, kegiatan "Illegal Fishing" terjadi di WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) karena melanggar UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disamping terkait peraturan dan ketentuan lainnya.

Praktek "illegal fishing" (pencurian ikan) umumnya terjadi di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) dari beberapa negara tetangga. Bahkan ada semacam "pengawalan" dari angkatan bersenjata negara tertentu  pelaku "illegal fishing" tersebut.  

Menurut Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), di WPP-NRI laut natuna utara, selat malaka dan laut sulawesi perlu lebih diwaspadai karena rawan "illegal fishing", oleh karenanya pengawasan di WPP-NRI tersebut perlu penguatan.

 Dampak yang timbul dari "illegal fishing" adalah terjadinya kelangkaan ikan akibat "over fishing" (tangkap lebih) dan rusaknya ekosistem. Pencuri ikan biasanya menggunakan alat tangkap yang produktivitasnya tinggi tapi merusak lingkungan, seperti trawl.

Kebijakan pemberantasan "illegal fishing" era Menteri  Bu Susi, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pa Edhy Prabowo, sebagaimana yang disampaikan pada berbagai kesempatan, bahwa KKP tetap tegas dalam penanganan "Illegal Fishing" KIA.

Untuk itu menurut Dirjen PSDKP, pada tahun ini ada penambahan dua armada kapal pengawas perikanan yang dialokasikan di WPP-NRI 571 dan 711 guna menguatkan pemberantasan  "Illegal Fishing" KIA. 

Selain itu penambahan jumlah hari operasi laut yang awalnya 85 hari menjadi 150 hari. Sedangkan dari Itjen KKP,  disiapkan aplikasi Sidak (Sistem Tindak Lanjut), sebagai upaya mengoptimalkan mekanisme pengawasan SDKP di daerah sehingga terbangun  kerjasama yang baik antar pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan pengumpulan data dari pemberitaan media masa, pada era kepemimpinan Menteri Pa Edhi Prabowo, setidaknya berhasil menangkap 22 unit KIA ilegal berbendera Vietnam, Filipina dan Malaysia. KIA tersebut tertangkap di WPP-NRI 571 perairan selat malaka, 711 laut natuna utara dan 716 laut sulawesi.  

Operasi laut yang dilakukan di daerah, biasanya melibatkan lembaga terkait, seperti TNI-AL, Polisi Perairan, UPT Pelabuhan Perikanan dan unsur Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Selain itu kapal PSDKP juga berhasil menertibkan 12 unit alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon di ZEEI laut sulawesi yang berbatasan dengan Filipina. Rumpon berfungsi untuk mengumpulkan ikan atau menghadang ikan sehingga ikan tidak bermigrasi ke perairan Indonesia.

Hal ini merupakan bukti sikap tegas  dan komitmen KKP dalam upaya pemberantasan "illegal fishing" di WPP-NRI.

KIA hasil tangkapan yang sudah memiliki ketetapan hukum,  rencananya akan diberikan kepada koperasi nelayan atau lembaga pendidikan yang membutuhkan agar bermanfaat. Tidak seperti halnya Menteri Bu Susi, KIA sitaan ditenggelamkan untuk efek jera pelaku "illegal fishing".

Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 76A, benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Kemudian pasal 76C Ayat (1) benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.

Selanjutnya Pasal 76C Ayat (5), benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.   

Menteri Pa Edhy Prabowo memastikan bahwa KIA hasil tangkapan itu akan diberikan kepada pihak yang tepat. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pemberian kapal tepat sasaran dan dikelola dengan benar.

Sebelum menetapkan siapa calon penerima kapal ikan hasil rampasan, maka kiranya perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (1) pastikan kapal dirawat selama berada di pelabuhan agar tidak rusak dan biaya rehab relatif tidak besar (2) pastikan calon penerima memiliki kemampuan finansial dan kesiapan SDM nelayan untuk  mengoperasikan kapal dan alat tangkap sehingga kapal tidak mangkrak (3) apabila dikerjasamakan dengan pihak ke tiga, maka perjanjian kerjasamanya harus diketahui oleh pihak pertama (4) pastikan kapal direhab sesuai dengan alat tangkap ramah lingkungan yang digunakan.

Sedangkan alat tangkap sitaan yang bersifat merusak lingkungan  dan/atau kapal ikan yang tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan seyogyanya dimusnahkan.

Keberhasilan Ditjen PSDKP perlu diapresiasi agar tetap semangat  dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya perikanan di WPP-NRI untuk kemaslahatan.

Akhirul kalam, kita berharap sikap tegas pemberantasan "illegal fishing" terus berlanjut hingga nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan.  

*) Pemerhati Kelautan dan Perikanan, domisili Kabupaten Sukabumi