Efektivitas implementasi – Apakah UMK yang ditetapkan benar-benar diterapkan oleh seluruh pelaku usaha?
Dari ketiga indikator tersebut, kebijakan upah minimum saat ini menunjukkan celah yang besar, terutama dalam respons terhadap tekanan inflasi dan pengawasan pelaksanaannya di sektor informal maupun usaha mikro.
Rekomendasi Strategis
Untuk memastikan bahwa kebijakan upah minimum benar-benar mencerminkan keadilan sosial, berikut adalah beberapa rekomendasi konkrit:
Revisi formula penetapan UMK agar responsif terhadap indikator makroekonomi, termasuk inflasi dan nilai tukar rupiah.
Penyesuaian UMK berbasis data kebutuhan hidup lokal aktual (KHL), bukan semata rerata nasional atau asumsi tahunan.
Perluasan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal dan usaha kecil, untuk memastikan penerapan UMK secara adil.
Pemberian insentif fiskal bagi pelaku UMKM yang berkomitmen menerapkan upah layak.
-
Penyediaan subsidi sosial terarah, seperti transportasi murah, subsidi sewa, atau makan siang pekerja, sebagai penyeimbang daya beli.
Keadilan sosial dalam pengupahan tidak akan tercapai jika negara hanya menjadi penetap angka, bukan pelindung aktif dalam realisasi kebijakan. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang—di mana harga kebutuhan pokok meningkat, namun upah stagnan—pemerintah dituntut untuk lebih progresif, adaptif, dan berpihak.
Upah minimum harus menjadi cerminan dari nilai kemanusiaan, bukan sekadar angka administratif tahunan. Tanpa itu, kita hanya menyaksikan keadilan sosial sebagai retorika—bukan kenyataan.
