Rencana pemindahan ibukota yang dicanangkan Jokowi menjadi perhatian penuh dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam perjalanannya Indonesia beberapa kali pindah ibukota seperti di kota-kota berikut :
1. Yogyakarta
Pemindahan Ibu Kota pertama terjadi hanya beberapa bulan Indonesia merdeka. Tepatnya pada 4 Januari 1946, Ibu Kota pindah ke Yogyakarta.
2. Bukittinggi (Sumatera Barat)
Bukittinggi, Sumatera Barat juga sama dengan Yogyakarta pernah jadi Ibu Kota Indonesia. Pemindahan Ibu Kota ke Bukittinggi itu terjadi pada 19 Desember 1948.
3. Bireuen (Aceh)
Kemudian ada nama Bireuen, Aceh. Kota ini juga pernah dipilih sebagai Ibu Kota Indonesia pada tahun 1948.
Pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur tentunya tidak lantas pindah begitu saja. Ada grand desain yang sedang direncanakan seperti apa yang dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas ( Kabinet periode I Jokowi -JK) Â Bambang Broedjonegoro . Bambang juga memastikan paling lambat 2024 proses pemindahan Ibukota sudah dapat dilakukan.
Ada hal yang menarik tentunya yaitu PNS yang ikut pindah seperti dikatakan Bambang bahwa ada sekitar 200 ribu orang. Bukan jumlah yang kecil untuk suatu aktivitas di Jakarta yang memang terasa sesak ketika berada di jalan raya. PNS kepemerintahan (Kementerian/ Badan/Lembaga Negara) yang aktif dan bekerja di pusat pemerintahan Jakarta dengan jumlah tersebut tadi terbilang besar.Â
200 ribu adalah jumlah aktif dan tersebar di berbagai instansi Pemerintah Pusat bergerak bersamaan di pagi hari menuju tempat tujuan, siang juga bisa ada agenda di masing-masing tempat dan undangan lintas instansi serta sore kembali pulang ke rumah bersamaan dengan warga lainnya belum lagi terhitung tamu daerah yang datang ke kementerian, Badan serta Lembaga Negara.
200 ribu PNS Pemerintahan Pusat tentunya memiliki keluarga dengan variasi jumlah. Bagi yang sudah berkeluarga tentunya sudah pasti ada tambahan jumlah seperti istri atau suami. Bagi yang sudah punya anak bisa jadi variasi jumlahnya ada satu, dua, tiga dan sebagainya. Jika diasumsikan jumlah istri atau suami dikalikan satu saja maka total jumlahnya akan menjadi 400 ribu jiwa. Jika mau ditambahkan lagi dengan asumsi punya anak satu saja maka jumlah akan menjadi 600.000 jiwa.
PNS sekalipun bekerja di Jakarta namun memiliki tempat tinggal bervariasi selain di Jakarta juga ada di daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, Depok , bahkan mungkin ada yang terjauh seperti Cikarang dan Bogor bahkan kota Banten. Proses pencapaian menuju Jakarta juga bervariasi ada yang menggunakan motor, roda empat dan Kereta Commuter Line serta LRT (Light Rapid Transportation ) serta bus dinas.
Namun semua pernyataan bahwa pindahnya Ibukota tidak lantas mengurangi kemacetan. Anies Baswedan membantah dan berdalih bahwa pindahnya ibukota adalah bagian pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Anies mencatat jumlah kendaraan pribadi di Jakarta sekitar 17 juta, kendaraan kedinasan 141 ribu dengan jumlah PNS gunakan kendaraan pribadi capai 8-9 persen. Jadi Jakarta masih didominasi oleh kegiatan swasta dan rumah tangga. Harapan tata kelola transportasi dan sarananya tentu jadi harapan warga Jakarta, apalagi dengan pindahnya ibukota tentu ada sedikit celah harapan bahwa jalan raya Jakarta tidak sepadat hari ini.
Ada yang unik dengan pernyataan Jokowi bahwa dalam satu kegiatan dia terjebak macet dan berhenti selama 30 menit di daerah Casablanca kuningan saat ingin membuka satu acara. Dia katakan bahwa inilah salah satu alasan diantara alasan lainnya ibukota dipindahkan.
Rasa penasaran muncul jika ibukota sungguh-sungguh pindah dan terjadi. Setidaknya ada presentase pengurangan jumlah kendaraan dan pengguna kendaraan di Jakarta. Diprediksi ada kantung-kantung parkir yang kosong dari kantor-kantor pemerintahan yang ditinggalkan karena pindah ke Kalimantan Timur . Saat ini Jakarta terkepung dengan aturan ganjil genap yang meluas ke jalan non protokol utama. Akankah aturan ganjil genap di Jakarta tetap ada atau hilang?
