2. Perbedaan gaya subsidi
Merubah gaya subsidi seperti yang dilakukan negara lain yang tidak mengalami kenaikan BBM. Pemerintah indonesia memberikan subsidi terhadap BBM RON 90 (Pertalite) dan RON 92 (Pertamax). Â Sementara itu, Pemerintah negara lain hanya memberi subsidi BBM yang di atas RON 95 karena negara itu sudah tidak menjual BBM yang memiliki RON di bawah 92. Di Malaysia mereka hanya memberi subsidi yang RON 95 ke atas karena yang di bawah RON 92 itu memang susah mencarinya. Hal tersebut yang membuat angka subsidi yang RON atas itu lebih murah daripada indonesia karena memang subsidinya di situ.
Subsidi yang diberikan untuk BBM dengan RON 95 lebih sedikit karena BBM yang diberikan subsidi hanya persentase kecil. Sementara BBM dengan RON 92 jarang disediakan sehingga tidak memakan subsidi yang banyak. Disamping itu BBM dengan RON 92 masih terdapat banyak timbal yang tidak bagus untuk kendaraan dalam jangka panjang.
3. Terbuka soal kenaikan harga minyak dunia
Keterbukaan Pemerintah terhadap tren harga minyak dunia sangat diperlukan dalam menentukan harga minyak di Indonesia sangat dianjurkan karena pada waktu krisis minyak, Malaysia sudah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Ketika saat harga minyak dunia turun, pemerintah juga dapat menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dijual untuk konsumsi publik. Bahkan sebaliknya, hal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat harga minyak sudah naik, Pemerintah Indonesia masih mempertahankan harga supaya masyarakat tidak protes terhadap kenaikan harga BBM.
Masyarakat Indonesia juga dinilai perlu untuk lebih dewasa dalam menyikapi penurunan atau kenaikan harga yang terjadi akibat permintaan dan penawaran pasar yang terjadi di Negara Indonesia. Oleh karena itu, pada titik ketika APBN Indonesia sudah tidak mampu membendung pembengkakan nilai subsidi, Pemerintah Indonesia terpaksa mengurangi subsidi sehingga harga BBM naik di tengah tren penurunan harga minyak global. Hal ini menjadi pelajaran untuk pemerintah bagaimana berkomunikasi dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan baik ke masyarakat.
