Lulusan sarjana yang berkualitas akan mampu tersaring untuk bekerja diwilayah perkotaan akan tetapi bagi yang tidak lolos biasanya akan pindah ke wilayah lain yang persaingannya tidak begitu berat, akan tetapi itupun dengan niat setelah terangkat jadi PNS akan mengusulkan pindah ke wilayah perkotaan kembali, tentu dengan alasan fasilitas umum diwilayah perkotaan jauh lebih nyaman.
Inilah yang menyebabkan kualitas aparatur negara yang ada di Papua berbeda dengan aparatur di Sulawesi, dan kualitas aparatur pemerintah di Sulawesi juga berbeda dengan kualitas kinerja yang ada di Jakarta. Dari sini saja sudah keliatan gradasi kualitas birokrasinya.
Faktor Politik
Yang membedakannya hanya ada pada kontur politiknya saja. Di Papua banyak oknum pemerintah dan LSM yang memainkan isu HAM dan lepas dari Indonesia sebagai komoditas tawar-menawar politik dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan perlakuan khusus dan dana tambahan. Terbukti dengan segitu banyaknya dana otsus yang digelontorkan tidak memberikan manfaat yang berarti secara kasat mata untuk masyarakat Papua.
Belum lagi adanya hubungan kekerabatan antara pendiri gerakan Papua merdeka Benny Wenda dengan beberapa pejabat elit dipapua. Dengan budaya kekerabatan dan kesukuan yang tinggi tidak menutup kemungkinan oknum tersebut bermain didua kaki untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya.
Terlebih lagi masih begitu kurangnya penelitian ilmiah tentang Papua dan banyak rujukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing yang sudah lama dan sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang. Karena faktanya, pembangunan di Papua sudah banyak perubahan dalam 20 tahun belakangan ini.
Kalaupun ada penelitian tersebut hanya mengutip penelitian sebelumnya tanpa pernah sekalipun menginjakkan kaki di Papua, sehingga apa yang ada dibayangnya masih kondisi Papua 30 tahun yang lalu.
Contohnya adalah hasil penelitian dari ESRC dan Warwick University yang berjudul Assessement Report on the Conflict in the West Papua Region of Indonesiayang dipublikasikan ditahun 2016. Dari penelitian itu menggunakan sumber yang sudah tidak relevan dan terlebih yang meneliti juga tidak pernah ke Papua, akibatnya hasil penelitiannya juga menjadi tidak relevan dengan kondisi kekinian.
Hal ini kemudian diperparah oleh pengambil kebijakan dari pemerintahan pusat yang mengandalkan rekomendasi dari pakar atau konsultan kebijakan publik yang notabene tidak pernah ke Papua, atau hanya ke Papua untuk kunjungan kerja selama 2-3 hari  kemudian balik membuat kebijakan, meskipun pakar tersebut dari lulusan universitas terbaik di dunia, tapi miskinnya wawasan tentang kondisi lapangan akan tidak berarti.
Oleh karena permasalahan ekonomi politik di Papua, harus dimulai dari peningkatan SDA secara keseluruhan serta peningkatan kualitas aparatur negara dan juga perumusan kebijakan yang benar-benar melibatkan secara penuh stakeholder setempat.
