Pada era digital seperti saat ini, media sosial dapat diimplementasikan sebagai sarana untuk berdemokrasi bagi setiap masyarakat tanpa perlu merasa malu untuk mengemukakan aspirasi secara langsung. Karena, masyarakat hanya perlu menyampaikan aspirasinya melalui media-media sosial dengan syarat menggunakan tutur bahasa yang baik serta mampu untuk bertanggung jawab atas kritik dan saran yang telah di publikasikan di media sosial. Dengan begitu, argumen-argumen yang telah di sampaikan oleh setiap masyarakat dapat di terima dengan baik oleh para instansi pemerintahan atau pihak-pihak yang terkait.
Etika merupakan bidang filosofis yang berhubungan dengan moralitas sebagaimana dikemukakan Benard Carsten Stahl. Dengan kata lain moral adalah petunjuk bagaimana berperilaku, sedang etika memberikan pengertian tentang standar tata cara berperilaku (Benard Carsten Stahl, 2010: 23-24). Ada banyak faktor yang mempengaruhi etika dalam penggunaan media sosial. Setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi penggunaan media sosial baik itu akun perorangan maupun bukan perorangan, yaitu: norma individu, norma sosial, peraturan atau hukum, affordance, dan kebijakan.
Peningkatan etika penggunaan media sosial dapat dilakukan dengan cara melakukan kategorisasi strategi berdasarkan kelima faktor yang mempengaruhi etika penggunaan media sosial yaitu norma individu, norma sosial, affordances, hukum, dan kebijakan. Pengawasan terhadap upaya peningkatan etika penggunaan media sosial dapat dilakukan sesuai dengan kategorisasi dari lima faktor tersebut.
Faktor pertama, norma individu dapat ditingkatkan dengan melakukan penyesuaian terhadap materi pendidikan minimal dari tingkat Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan penelitian Brown dan James yang telah diuraikan di atas, generasi muda tidak menganggap persoalan etika dalam penggunaan media sosial sebagai satu hal yang penting. Oleh karena itu perlu dilakukan satu upaya serius untuk menumbuhkan arti penting etika dalam penggunaan media sosial sejak dini.
Faktor kedua yang mempengaruhi etika penggunaan media sosial adalah norma sosial. Norma sosial dipengaruhi antara lain oleh budaya yang berkembang saat itu. Perkembangan media digital, sama halnya seperti teknologi media lainnya, hadir membawa budaya. Hadirnya digital culture karenanya merupakan suatu tantangan yang harus dicermati dan dianalisa dari sudut pandang kajian media digital. Kehadiran kritik dalam bentuk meme misalnya, merupakan salah satu bentuk baru yg digunakan publik untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada elit politik. Kehadiran media sosial yang mampu menghubungkan segala kalangan, termasuk kalangan marginal, langsung kepada elite politik dan pemerintahan menghadirkan satu budaya politik baru yang lebih partisipatif. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan pemerintah hendaknya menyesuaikan dengan perkembangan budaya media baru yang lebih demokratis tersebut.
Faktor ketiga yang mempengaruhi etika penggunaan media sosial, yaitu peraturan perundang-undangan. Menurut penulis, sebaiknya dihindarkan adanya peraturan yang bersifat represif dan lebih mempercayakan mekanisme self-regulating social control system daripada membawa penyelesaian persoalan etika di dunia maya ke ranah meja hijau.
Faktor keempat adalah affordances. Persoalan etika penggunaan media sosial terkait pula dengan affordances. Penggunaan huruf besar semua misalnya dalam konteks etika di media sosial dipandang tidak sopan karena dianggap menunjukkan emosi sedang marah. Oleh karena itu adanya aplikasi emoji tersenyum misalnya dapat memberikan efek etik yang berbeda. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan affordances suatu media atau aplikasi hendaknya tidak hanya ditujukan untuk memudahkan pengguna dalam memakai aplikasi melainkan juga untuk mengurangi terjadinya persoalan etika. Misalnya di aplikasi dapat dibuat satu mekanisme sensor otomatis, ketika mendeteksi adanya kalimat yang tidak sesuai dengan etika akan secara langsung menyensornya dengan mengunakan lambang tertentu
Faktor kelima adalah faktor kebijakan. Penulis mendorong agar pemerintah khususnya Kominfo dalam melakukan sinergi dengan KPU dan Bawaslu hendaknya tidak hanya bersifat represif, melainkan mengedepankan strategi preventif.
