Itulah masalahnya. Walaupun melalui juru bicara Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menampik jika Prabowo Subianto dinilai tak satu suara dengan menteri lainnya dan bersikap lembek terhadap Cina, Prabowo satu suara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, sebab telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menyebut, dalam kasus ini, Prabowo hanya menerapkan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak. "Dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan offensif. Penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip itu," kata Dahnil, justru publik semakin underestimated terhadap Prabowo, Â Luhut, maupun Edhy.
Bahkan mantan Menteri KKP di Kabimet Kerja, Susi Pudjiastuti, melalui akun twitter miliknya, pada Sabtu, 4 Januari 2020, Susi mengungkapkan perlu dibedakan antara pencurian ikan dan persahabatan antar negara.
"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/kejahatan lintas Negara." Susi mencuit melalui akun Twitter @susipudjiastuti.
Susi mengatakan pencuri ikan harus diperlakukan dengan tegas. "Ini berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi," ujar Susi.
Sehingga apabila sikap ketiga menteri itu masih seperti itu, terutama terkait dengan kedaulatan negara dan bangsa, maka jangan salahkan lagi masyarakat jika meragukan jiwa nasionalisme dan patriotisme Menko Maritim dan Investasi, Menteri Pertahanan, dan Menteri KKP.
Bahkan adanya silang pendapat antara satu menteri dengan yang lainnya pun sudah merupakan sinyalemen negatif, bahwa jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak ada kekompakan. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabinet Kerja pada periode pemerintahan Jokowi-JK.
Padahal sikap Presiden Jokowi sendiri sudah jelas, kedaulatan negara dan bangsa di atas segala-galanya, ***
