Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ahirnya resmi menjadi capres PDIP. Dan apabila dalam Pilpres mendatang Jokowi terpilih menjadi Presiden, kira-kira mampukah mantan walikota Solo tersebut merealisasikan gagasan almarhum Bung Karno – Presiden RI pertama ?
Pertanyaan tadi muncul begitu saja ketika mencoba menelaah problematika yang ada di DKI, dan selama kepemimpinan Jokowi yang belum sampai dua tahun ini sedang dicobanya untuk diselesaikan.
Terlepas suka maupun tidak, Jokowi sendiri patut mengakui. PR sebagai orang nomor satu di Jakarta belum sesuai dengan harapan – pun dengan yang dijanjikannya saat mencalonkan jadi Gubernur. Masalah banjir, jalanan macet, perkampungan kumuh, dan seribu masalah lainnya yang diharapkan warganya mampu dituntaskan, tiba-tiba sekarang malah mau ditinggalkan.
Apakah jokowi melarikan diri dari tanggung jawab – sebagaimana ditudingkan mereka yang kontra dengan pencapresannya, atau justru sebaliknya malah akan memuluskan tugas penggantinya dalam menyelesaikan segala permasalahan tersebut yang selama ini di mata orang seringkali mendapat ‘ganjalan’ dari pemerintah pusat ?
Ya, saya mencoba untuk berbaik sangka terhadap niat Jokowi dan PDIP. Walau sebenarnya saya sendiri bukanlah tim sukses, pendukung, atau simpatisan Jokowi dan partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu, tapi saya berdiri di antara Jokowi lovers dan Jokowi haters yang meramaikan jagad pesta demokrasi saat ini. Paling tidak dengan postingan ini saya ingin ikut urun-rembug, atawa yang menjadi idiom sekarang ini disebut: Melawan lupa.
Adapun pertimbangannya, selain PDIP identik dengan Bung Karno, juga Jokowi sendiri disebut orang konon sebagai anak ideologi sejati Proklamator Indonesia itu. Dan yang paling penting, siapa tahu dapat segera menuntaskan problematika yang ada di DKI Jakarta saat ini.
Begini.
Menurut catatan sejarah, Bung Karno saat meresmikan kota Palangka Raya -  ibukota provinsi Kalimantan Tengah saat ini, pada 1 Juli 1957 lalu, pernah menginginkan – bahkan merancangnya kota itu suatu saat kelak menjadi Ibukota negara.
Selain diwacanakan oleh Soekarno, ternyata SBY pun pernah juga memikirkan maslah tersebut.
Saat Presiden SBY melakukan lawatan ke negara Kazakhstan, tahun lalu, wacana pemindahan ibukota negara itu kembali mencuat. SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.
SBY mengaku memikirkan Jakarta untuk 10-30 ke depan, sebagai tugasnya dan tugas presiden-presiden penggantinya kelak. Namun, tegas SBY, untuk melakukan pemindahan itu, butuh pertumbuhan ekonomi yang kuat, merujuk pada pendapatan domestik bruto dan pendapatan per kapita masyarakat.
"Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," jelasnya.
Nah, sebagaimana juga diharapkan SBY untuk Presiden yang akan menggantikannya, seandainya Jokowi terpilih, apakah yang bersangkutan (Jokowi) akan mampu melaksanakannya , memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya ?
Kita tunggu saja. ***