Nah, itu persoalannya, ini memang hanya soal kepentingan politik. Kepentingan politik itu abadi, sehingga argumen yang dibangun selalu bermata dua, menyerang lawan politik sekaligus membuka jalan bagi kepentingan sendiri.
Salah satunya adalah kenyataan bahwa  tak sedikit pengamat politik yang bahkan menghubungkan isu upaya kudeta dibarengi dengan surat dari Demokrat ke Jokowi adalah cara Demokrat untuk memastikan bahwa revisi UU tetap berjalan.
Sebelum konfrensi pers yang dibuat oleh AHY itu, tak sedikit media yang memberitakan tentang beberapa kemungkinan pasangan yang akan bertarung di Pilkada DKI 2022 nanti---jika revisi UU terjadi, dan cukup mumbung yang mengangkat tentang kemungkinan AHY akan diusung menjadi  Gubernur DKI.
Disain yang paling menguat bahkan memasang AHY dengan Anies Baswedan, entah Ketum Demokrat tersebut menjadi Cagub dan Cawagub.
Mengapa harus dengan Anies? Alasan utama karena elektabilitas Anies yang cukup tinggi,di luar tentunya Anies seperti "public enemy" bagi koalisi pemerintah, itu tinggal cara Demokrat nanti memainkan isu.
Menariknya, berkembang diskursus seperti ini. Anies akan menggandeng AHY untuk Pilkada DKI 2022, pasangan ini dianggap akan menang kontestasi, lalu ketika Anies maju Pilpres 2024, maka AHY akan otomatis menjadi Gubernur DKI. Ini desain politik yang kuat, cerdas dan cerdik.
Akan tetapi Demokrat harus gigit. Ancang-ancang itu layu sebelum berkembang. Pilkada 2022 ditiadakan menjadi Pilkada 2024 yang akan berjalan hampir seiring dengan Pilpres 2024.
Jika ini yang terjadi, maka jalan AHY akan lebih terjal, pantas jika akhirnya sentilannya mengarah ke rencana Jokowi mendorong Gibran ke Jakarta pada 2024. Lha, Gibran saja belum resmi dilantik sebagai Walikota Solo. Demokrat memang sedang kecewa berat.
