Berbagai media dalam dan luar negeri memberikan tajuk sangar kepada keadaan di India hari ini, "Lockdown berubah menjadi Tragedi Kemanusiaan". Sepertinya keadaan di India bukan menjadi membaik, tetapi menjadi memburuk.
Setelah hari minggu  PM Narendra Modi meminta maaf karena merasa ceroboh mengatur detik pelaksanaan lockdown untuk mencegah penyebaran covid-19, namun dampak dari kepanikan warga setelah empat hari lockdown diberlakukan di seluruh wilayah India masih dirasakan sekarang.
Ada tiga hal yang dianggap menjadi sumber masalah, Pertama, pemerintah India tidak merencanakan secara detail berkaitan dengan pasokan kebutuhan pokok selama masa lockdown. Â
Kedua, pemerintah India dianggap lengah memikirkan reaksi dari kaum pekerja migran yang jumlahnya sangat banyak dan terakhir, pemerintah India tidak menyiapkan dengan baik soal infrastruktur kesehatan yang akhirnya menimbulkan kepanikan tersendiri (tulisan tentang ini bisa dibaca disini).
Persoalannya, ketiga hal itu belum bisa dicarikan solusi yang terbaik, khususnya terkait masalah yang kedua soal pekerja migran yang ingin kembali ke kampungnya masing-masing.
Pekerja migran di ndia adalah  jutaan pekerja informal yang merupakan tulang punggung perekonomian kota besar, mereka membangun rumah, memasak makanan, melayani di restoran-restoran, mengantar makanan, memotong rambut di salon, membuat mobil, membuat pipa toilet, dan mengantarkan koran.
Ketika lockdown berjalan empat hari, mereka panik karena tanpa penghasilan dan kesulitan mendapat makanan, akhirnya mereka ingin melarikan dari kota-kota kembali ke desa mereka.
Di tengah upaya pemerintah untuk menghentikan seluruh jasa transportasi, para pekerja migran ini nekad untuk berjalan kaki, akibatnya gelombang pengungsi yang tak tertahankan terjadi dengan berjalan kaki, dan menimbulkan korban jiwa.
Pemerintah kalang kabut, bagaimana bisa ini terjadi, padahal konsep lockdown adalah mengurangi kerumunan massa. Pekerja migran ini perlu dihambat karena mereka bisa menularkan virus corona ke desa-desa mereka.
Pemerintah memutar otak menggunakan segala cara. Bahkan Ketua Menteri Delhi, Arvind Kejriwa, sampai memohon kepada para pekerja untuk tidak meninggalkan ibu kota. Dia meminta mereka untuk "menetap di mana pun Anda berada, karena dalam kerumunan, Anda juga berisiko terinfeksi virus corona."
Kejriwa juga  mengatakan pemerintah akan membayar biaya tempat tinggal mereka, dan juga mengumumkan pembukaan 568 pusat-pusat pembagian makanan di ibu kota.
Sudah banyak yang sudah sampai ke desa mereka, sehingga pemerintah harus sigap menyediakan tenaga kesehatan untuk memeriksa sekaligus memastikan bahwa virus tersebut tidak menyebar ke desa mereka.
Pada akhirnya, India menghadapi tantangan yang menakutkan dalam menetapkan karantina wilayah dan juga menghindari konsekuensi fatal bagi orang miskin dan tunawisma. Â
Dalam situasi ini juga pemerintah memiliki pilihan yang sama-sama berat, mengantar mereka ke rumah di desa mereka atau meminta pekerja migran tersebut untuk menetap di kota dan menyediakan makanan dan uang bagi mereka.
Kabarnya, pemerintah sudah menyediakan paket bantuan sebesar US$22 miliar bagi mereka yang terkena dampak lockdown, apakah itu akan mencukupi karena dari rencana waktu lockdown 21 hari dari Selasa (24/3), masih tersisa waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja kaabr dari India selanjutnya.
***
Pemerintah Indonesia perlu cermat berhitung tentang bagaimana penerapan "Pembatasan Sosial Berskala Besar" nantinya yang akan direncanakan pemerintah. Belajar dari India, salah satu yang harus dipastikan adalah koordinasi dengan daerah dalam implementasinya.
Di India ini tidak berjalan mulus, PM Narendra Modi mengharapkan bantuan dari negara bagian untuk plan paling buruk, ternyata negara bagian tidak siap. Kita berharap secara undang-undang ini bisa disiapkan.
Kelompok yang paling rentan tentu adalah pekerja informal dengan penghasilan atau pendapatan harian. Skema ini harus dibuat secara detil dan terperinci dengan sinergi dengan daerah untuk memastikan kebutuhan pangan bagi warga terus dipenuhi dengan berbagai bantuan apapun namanya.
Salah satu yang perlu dijaga adalah chaos, yang terjadi juga di India. Kita berharap di Indonesia jangan terjadi, karena ini sangat kontraproduktif dalam skema yang dibuat untuk menanggulangi covid-19 yang fokusnya pada kesehatan namun akhirnya mau tidak mau disibukan dengan persoalan secara socio ekonomi karena tidak dipersiapkan sejak awal.
Oleh karena itu kita perlu menunggu bagaimana PP Kekarantinaan ini akan keluar,kita berharap detail-detailnya cukup jelas dimengerti oleh para pemimpin baik di pusat maupun daerah dan juga masyarakat.Â
Kita yakin bahwa pemerintah akan terus belajar dari kejadian-kejadian di luar negeri seperti India dan semoga kita segera melalui badai ini.
