Suasana politik yang seharusnya teduh setelah Pilpres 2019 menjadi memanas. Kedua kubu masih saling klaim kemenangan di pemilihan presiden 2019 ini, bahkan pasangan Prabowo-Sandi sudah mendeklarasikan sebagai Presiden -- Wapres periode 2019-2024.
Bagi kubu Prabowo, deklarasi ini adalah sebuah hal yang wajar karena berdasarkan survei dan data internal partai, disebutkan bahwa Prabowo- Sandi sudah unggul dan menang. Sebaliknya di kubu Jokowi-Ma'ruf, hasil quick-count yang biasanya tidak meleset dari hasil real KPU digunakan sebagai patokan
Polarasi kembali terjadi. Para "prajurit" kedua belah pihak tidak kembali ke barak, malah makin riuh di media sosial. Kubu Prabowo mengatakan ada kecurangan dimana-mana, sedangkan pihak Jokowi mengatakan bahwa adanya pencideraan demokrasi ketika ada yang sudah menganggap dirinya sebagai Presiden.
Di situasi seperti ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md ikut memberikan pendapat, terkhususnya soal deklarasi kubu Prabowo sebagai Presiden.
Mahfud ditanya melalui twitter, apakah diperbolehkan undang-undang jika ada orang yang mendeklarasikan diri sebagai presiden di negara berdaulat, sedangkan negara tersebut mempunyai presiden yang sah menurut undang-undang.
Mahfud seperti biasanya menjawabnya dengan gayanya yang khas. "Kalau mendeklarasikan diri sebagai presiden terpilih berdasar hasil hitungan sendiri boleh saja, itu tak melanggar hukum, asalkan tidak melakukan aktivitas kepresidenan (melakukan pemerintahan) sebelum dinyatakan menang secara sah oleh KPU dan bersumpah secara resmi di depan sidang MPR," tulis Mahfud di akun twitternya, 20 April 2019.
Artinya, bagi Mahfud, tak menjadi persoalan jika Prabowo berdeklarasi, yang menjadi persoalan adalah jika sebelum dinyatakan sebagai pemenang sah oleh KPU, Prabowo sudah melakukan aktivitas sebagai Presiden.
Jawaban Mahfud terlihat cerdas. Meskipun selama ini Mahfud Md terlihat sebagai pendukung Jokowi-Ma'ruf, namun Mahfud tahu dalam situasi panas ini, komunikasi politik yang tepat sunggh dibutuhkan.
Mengapa? Politik itu berwatak penuh intrik dan maneuver, jika politikus tidak mampu membahasakan dengan tepat dan mengabaikan psikologi massa, maka keadaan dan situasi dapat terganggu stabilitasnya.
Secara lebih dalam kita bisa melihat ada fungsi kontrol dan kehari-hatian yang digunakannya untuk menjawab pertanyaan yang dapat menjebak ini. Salah menjawab, maka suasana akan semakin tidak membaik.
Mahfud seperti hendak mengatakan bahwa pihak Jokowi jangan terlalu terusik dengan ekspresi euforia merasa diri  menang dan menjadi Presiden, jika hal itu  masih dalam kaidah yang wajar. Selama, kedua pihak sepakat bahwa perhitungan KPU adalah hasil yang resmi dan harus ditunggu, maka tidak ada yang perlu dikuatirkan sebenarnya.
Sedangkan bagi kubu Prabowo, Mahfud hendak mengatakan bahwa berpestalah jika yakin terpilih sebagai Presiden, namun tetap hormati konstitusi, keputusan resmi masih harus ditunggu.
Gaya komunikasi Mahfud termasuk langka di dunia perpolitikan kita saat ini, sekarang ini kita dipenuhi oleh politikus yang emosional dan terlihat jelas berpihak.
Sedangkan gaya komunikasi politik Mahfud MD terkesan dan sering terlihat sangat cair, apa adanya, dan terbuka dengan selera humor yang berbobot.
Artikulasi komunikasi yang dibangun juga tertata dengan rapi, logika argumentasi yang kokoh yang mudah dimengerti menjadi instrument dalam setiap komunikasinya.
Terakhir dan paling penting adalah ciri khas Gus Dur yang mengalir deras ke cara pikir Mahfud. Bagi Mahfud, kepetingan dan keutuhan bangsa di atas segala-galanya. Kita masih ingat saat tidak terpilih sebagai Cawapres Jokowi pada Agustus 2018 lalu, Mahfud mengatakan demikian pada media.
"Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin atau nama lain," ujar Mahfud. Â
Kita patut mengharapkan dan membutuhkan lebih banyak cara berkomunikasi politik yang cerdas seperti ini dari para politikus kita dalam situasi seperti ini.
Sumber BeritaÂ
1. Detik.com, mahfud-md-deklarasi-sebagai-presiden-berdasar-hitungan-sendiri-boleh-saja
