Dinamika Diskursus BBM
Diskursus kenaikan harga BBM bergulir jelang pelantikan duo Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JKW-JK) dan berlanjut dengan pro-kontra sikap serta pernyataan dari para awak kabinet kerja, pelaku bisnis, para kaum dari berbagai strata sosial, para pembela rakyat hingga berbagai institusi serta lembaga internasional bahkan sosialita. Sungguh nikmat mengikuti dinamika diskursus BBM karena semua pihak merasa bertanggung jawab ingin memberikan pemikiran dan pertimbangan demi kebaikan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Agar tidak tersesat, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang merupakan obyek diskursus adalah bensin premium (RON-88) yang berharga Rp. 6.5000,- per liter.
Tambahan lain, judul artikel ini terinspirasi dari karya susastra berbentuk cerita pendek karangan Ali Akbar Navis (sering ditulis A.A. Navis), berjudul Robohnya Surau Kami.
Pendekatan Model dalam Menatap Masa Depan
Dalam tulisan ini, digunakan Model Tatapan Masa Depan (Foresight Model) yang membingkai kondisi ekonomi hingga 2045, satu abad NKRI seperti pada diagram berikut ini.
Penjelasan atas grafik di atas adalah sebagai berikut.
1.Pada 2045 populasi penduduk mencapai 350 juta jiwa, dengan tingkat pendapatan per kapita (Produk Domestik Bruto – PDB) mencapai lebih dari USD 28.600 (asumsi rerata pertumbuhan GDP per tahun 7%) yang berdasarkan kategori Bank Dunia, berada dalam klasifikasi negeri berpendapatan tinggi (High Income Country).
2.Kondisi energi sudah mapan tanpa ancaman krisis. Energi baru dan terbarukan (EBT) berkonstribusi 50%, sisanya dari minyak, gas, dan batubara. Tambahan, kondisi pangan Indonesia sudah mandiri dan langgeng mencukupi kebutuhan masyarakat serta mampu mengekspor pada pasar mancanegara. Air sebagai kebutuhan hidup dan pendukung pembentukan energi tercukupkan dengan ekosistem yang terpelihara.
3.Infrastruktur NKRI mapan dengan keberadaan Interkoneksi Indonesia yang mencakup maritim (laut), darat, udara (dirgantara), dan telematika. Infrastruktur handal merupakan dukungan utama pengembangan industri berkelanjutan, yang dilengkapi instusi birokrasi yang berorientasi layanan publik serta insan individu dengan kemampuan dan intelektual mumpuni.
Belenggu Perilaku dan Pasungan Kebijakan
Tidak dapat diabaikan, kehadiran paradigma Indonesia lumbung energi (Ring of Fires) dan pengekspor minyak. Dampaknya masyarakat mengharapkan BBM tersedia murah, dan pola konsumsi BBM yang tidak bijak bahkan berlebihan khususnya dalam transportasi pribadi.
(Kutipan berita : "90 persen dikonsumsi sektor transportasi, separuhnya dipakai untuk kendaraan pribadi roda empat," jelas Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana, saat diskusi publik bertajuk"Indonesia Menjawab Masa Depan", di Tugu Proklamasi, Jl Proklamasi, Jakpus, Sabtu, 6 Oktober 2014).
BBM murah seakan hak masyarakat sehingga pemerintah sejak lama menggunakan pola subsidi agar harga BBM terjangkau segala lapisan. Kondisi ini merupakan jebakan (Subsidy Trap) pada beban anggaran pemerintah (APBN), yang pada APBN 2015 harus dialokasikan subsidi untuk BBM & elpiji sebesar Rp. 276 trilyun.
Pada sisi lain, produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan (depletion) tanpa diimbangi peningkatan produksi. Hambatannya adalah ketidakpastian kebijakan dan aturan.
Sungguh ironi, negeri yang kaya sumber energi tidak mampu memberikan kemakmuran bagi negeri.
Dilematika dan Dialektika harga BBM
Sekilas berita harga minyak dunia kecenderungannya turun pada beberapa pekan terakhir (kisaran USD 85, asumsi APBN USD 105 per barel). Turunnya harga minyak dunia bak buah simalakama karena pada satu sisi mengurangi beban subsidi BBM (karena BBM diimpor) tetapi pada sisi lainnya akan menurunkan penerimaan pemerintah. Hal ini tidak dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang berimbang (zero sum) karena kecenderungan konsumsi BBM meningkat dan produksi menurun.
Lantas apakah masih layak diskursus menaikkan harga BBM ? Bukankah kenaikan harga BBM akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat karena dampak inflasi serta dampak pada nilai tukar yang menurunkan daya beli dan harga naik akibat kenaikan biaya produksi. KRISIS ?
Jika dianggap krisis, selayaknya dapat dikelola tanpa menimbulkan situasi genting mencekam karena pra kondisi yang dilakukan pemerintah. Juga, bukan hal yang mendadak atau tiba-tiba dan tidak mengakibatkan depresi serta hilangnya pengharapan masyarakat.
Dilematika harga minyak dunia turun dan kenaikan konsumsi BBM harus disikapi. Dialektika dan perbantahan dalam diskursus sudah berlangsung bahkan terkesan bertele-panjangan serta pro-kontra tiada akhir.Harus “Move ON” dan “The show must go NO-WRONG”.
Sikap bijaksana namun tegas adalah Harga BBM Naik.
Berhitung BBM sembari Menatap Masa Depan
Gambaran perhitungan pengadaan dan penjualan BBM diberikan pada diagram berikut.
Tabel 1. Pengadaan dan Penerimaan BBM
Tabel 2. Pengadaan dan Penerimaan BBM – asumsi APBN 2015
Asumsi masa Januari - Desember 2015.
Pada table-1 (Plan-A, Skenario Optimis), konsumsi BBM harian sebesar 1.500.000 barel menurun bertahap. Harga minyak internasional pada kisaran USD 85 per barel ditambah dengan biaya lifting, refinery, dan transportation (LTR) sebesar USD 25 per barel.
Pada table-2 (Plan-B, Skenario Biasa), mengikuti asumsi APBN 2015, harga minyak internasional USD 105 per barel, kurs tukar USD Rp. 11.900 dan rerata konsumsi harian setara dengan 1.500.00 barel.
Harga jual BBM (bensin premium, oktan-88) adalah Rp. 9.000,- per liter.
Perbandingan dua tabel di atas, merujuk APBN 2015 pada besaran alokasi untuk subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp. 276 trilyun, dapat ditarik beberapa kesimpulan.
1.Penetapan harga BBM Rp. 9.000,- per liter berpeluang memberikan hasil lebih Rp. 150 trilyun (Plan-A) atau kekurangan (baca : kebutuhan subsidi) Rp. 58 trilyun (Plan-B).
2.Dari alokasi subsidi BBM dan elpiji pada APBN 2015 dan prakiraan subsidi sebesar Rp. 58 trilyun, dapat disisihkan setidaknya sejumlah Rp. 100 trilyun untuk pembangunan. Sehingga tambahan anggaran pada rentang Rp. 100 trilyun (Plan-B) – Rp. 250 trilyun (Plan-A) pada masa 2015.
Jika 80% anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur berbasis padat karya, serapan tenaga kerja dan peningkatan angka pertumbuhan dijelaskan pada berikut ini.
Tabel-3 : Dampak Alokasi Dana Pembangunan Infrastruktur pada
Serapan Tenaga Kerja dan Peningkatan Angka Pertumbuhan
Ternyata dibalik kenaikan harga BBM menampilkan mutiara yang indah.
Dampak dan Manfaat Kebijakan BBM
Kebijakan kenaikan harga BBM merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar menghargai energi khususnya BBM sehingga bijak dan efisien serta peduli dalam penggunaannya. Selain itu, beberapa manfaat dan dampak positif lain adalah :
1.Dari sudut APBN, kenaikan harga BBM memberi kelonggaran dan fleksibilitas termasuk tambahan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur (Plan-A dan Plan-B). Dalam pengembangan infratruktur selayaknya selaras dengan perwujudan “Interkoneksi Indonesia” yang mendukung pengembangan industri pangan termasuk pertanian, perikanan, beserta produksi dan turunannya serta industri pendukung. Pengembangan industri berbasis maritim tidak semata mengembangkan transportasi laut tetapi dengan pertimbangan sebaran daratan dan pulau yang merupakan 30% dari luas Indonesia serta lautan sebesar 70% maka pemanfaatan lautan sebagai industri beserta transportasi laut layak menjadi prioritas.
2.Harga BBM yang dianggap tinggi, mendorong perubahan perilaku masyarakat dan mengurangi penggunaan transportasi pribadi.
3.Pengembangan gas sebagai pengganti BBM akan menarik minat serta mengurangi tekanan akan kebutuhan BBM. Juga, mendorong perubahan dalam komposisi bauran energi menuju bentuk yang selaras dengan sasaran
4.Bagi dunia usaha, harga BBM yang tidak rendah mendorong minat berinvestasi dan eksplorasi minyak dan gas. Khususnya gas digunakan sebagai substitusi BBM.
5.Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) termasuk bio-energi akan turut berkembang. Situasi paradoksial terjadi pada saat harga BBM rendah, EBT tidak berkembang karena kalah bersaing. tetapi sebaliknya saat harga BBM tinggi peran EBT sebagai substitusi belum tersedia.
Antisipasi dan Kenikmatan Pasca Krisis
Kenaikan harga BBM layak diterima sebagai suatu langkah awah dalam ikhtiar menuju suatu perubahan yang menghantarkan Indonesia masuk dalam High Income Country.
Persiapan dan antisipasi terhadap Krisis selayaknya dilakukan dengan cermat, tanggap, dan tertata.
Sebelum krisis tersebut muncul dengan disengaja (karena kenaikan BBM sudah direncanakan), langkah yang perlu dilakukan antara lain :
1.Pematangan persiapan yang berkaitan dengan “Social Safety Program” yang ditujukan bagi masyrakat terdampak kenaikan harga BBM. Rencana implementasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Pangan, atau Kartu Transportasi jangan sekedar pepesan kosong. Termasuk, bantuan dalam bentuk non-tunai (Cashless) atau bentuk lain seperti “electronic money” atau “plastic money” merupakan upaya menghindari penyimpangan dan kebocoran agar bantuan tepat sasaran.
2.Komunikasikan kepada masyarakat secara terbuka dan lengkap rencana kenaikan dan implementasi program “social safety”.
3.Perbaikan pada sistem logistik dan distribusi pangan untuk mengurangi ancaman inflasi akibat kenaikan biaya logistik.
4.Perlu persiapan agar mampu menyerap hasil produksi pertanian, perkebunan dan perikanan.
5.Siapkan sistem dan mekanisme Sentra Kelola dan Kendali Krisis (SK3) yang langsung dibawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden sehingga masyarakat percaya akan keseriusan pemerintah dalam berupaya untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama.
Saat kenaikan harga BBM dinyatakan berlaku picu krisis seakan tertarik dan SK3 langsung berperan sebagai pengendali utama memantau situasi dan kondisi serta gejolak yang timbul.Masa ini berlangsung sekita 4-6 pekan dan pada saat bersamaan, program “Social Safety” berjalan.
Usai masa krisis (Post Crisis), segera dilakukan persuasi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi BBM. Juga, upaya peningkatan kualitas angkutan masyarakat harus terjadi sehingga masyarakat mempunyai substitusi atau pilihan dan memenuhi kebutuhan transportasi. Dalam peningkatan angkutan masyarakat, diupayakan partisipasi dan pemberdayaan dengan memberikan insentif dan kompensasi bagi penyedia transpor antara lain reduksi pajak, kompensasi atas bunga dan cicilan dalam pengadaan alat transpor. Bahkan diupayakan insentif khusus bagi pengendara yang mendorong untuk menjadi pemilik alat transportasi publik.
Khususnya konversi BBM menjadi gas, implementasi program ini perlu dilaksanakan dengan dukungan penuh dan konsisten.
Bukan Roboh tetapi Robah
Panjang uraian tentang kenaikan harga BBM dan krisis. Namun lebih banyak dampak positif dan manfaat yang kelak dinikmati dalam menapaki langkah menuju masa depan yang berpengharapan.
Model Tatapan Masa Depan (Foresight Model) tidak sekedar membingkai tetapi menata derap langkah dan titik pencapaian secara terukur dalam lintasan waktu menuju satu abad NKRI.
Dari cerpen Robohnya Surau Kami, dikutip percakapan demikian :
“kamu tinggal di tanah Indonesia yang mahakaya raya,tapi, engkau biarkan dirimu melarat, hingga anak cucumu teraniyaya semua. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang.”
Harga BBM naik tidak akan merobohkan tetapi MEROBAHKAN ayunan langkah menjauhi kemelaratan dan mempersiapkan masa depan menuju kemakmuran bagi anak cucu kami.
Selamat bekerja duo JKW-JK beserta awak Kabinet Kerja.
Awal November 2014
S. Arnold Mamesah – Laskar Initiative
