Pilihan Dalam Kondisi Resesi
Secara sederhana, kebijakan austerity berarti menekan defisit anggaran hingga mendapatkan surplus; sedangkan stimulus bermakna memperkenankan defisit anggaran membesar (pada tingkat tertentu dan rujukannya maksimal 3% dari PDB). Contoh pengetatan anggaran terjadi pasca krismon 1998 sejalan dengan usulan IMF serta Yunani saat ini.
Pemahaman supply side economy (Perekonomian berbasis Produksi) intinya mendorong dan memberikan insentif pada sektor produksi untuk terus beraktivitas dan makin meningkat; sedangkan demand side economy (Perekonomian berbasis Permintaan) lebih mengupayakan agar permintaan terus berlangsung secara berkelanjutan.
Kebijakan pelonggaran dana (Easy Money Policy) dapat dipahami dengan mendorong ekspansi kredit dengan menurunkan suku bunga acuan sehingga suku bunga pinjaman (kredit) turun untuk mendorong produksi dan konsumsi. Sementara kebijakan pengetatan dana (Tight Money Policy) akan melakukan sebaliknya dalam upaya meredakan gelora pertumbuhan yaitu menaikkan suku bunga acuan dan akan berdampak pada kenaikan suku bunga pinjaman.
Sejak awal tahun anggaran 2015, pemerintah sudah menetapkan untuk mengatasi penurunan pertumbuhan dengan program stimulus yang berakibat defisit pada anggaran. Untuk menutupi kekurangan anggaran, yang mencakup kebutuhan rutin, dukungan bagi daerah, pembangunan infrastruktur dan pembayaran kewajiban utang, pilihannya dengan berutang. Sudah juga ditetapkan utang berjangka panjang dari negara donor (Government to Government atau G2G) atau lembaga multilateral (misalnya Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) serta menghindari utang jangka pendek bersumber dari pasar uang (Lihat : Jaga Defisit Anggaran, Pemerintah Pilih Pinjaman Bilateral atau Multilateral)
Untuk makro, sebaiknya dengan pendekatan Supply Side dan dukungan kebijakan pelonggaran dana serta memberikan kemudahan dalam aturan serta regulasi (deregulasi) dalam pengembangan usaha.
Dalam pilihan ini, tidak mungkin mengabaikan kondisi deflasi pada harga komoditi, beban utang swasta, dan depresiasi mata uang (lihat bahasan dalam artikel : Deflasi, Tekanan Utang dan Depresiasi)
Pertumbuhan Ekonomi dan Utang
Sekedar gugahan, pada masa Orde Lama pasca kemerdekaan, kental dengan slogan Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri) dan Go to Hell with your Aid (menolak bantuan dari luar negeri). Faktanya setelah 20 tahun sejak proklamasi 1945, pertumbuhan ekonomi sangat rendah dan hampir tidak ada kemajuan yang berarti. Masa Order Baru, roda perekonomian bergerak dalam kerangka perencanaan yang matang tertata untuk mencapai swasembada pangan dan peningkatan infrastruktur. Untuk mewijudkannya, tidak lepas dari peran bantuan pinjaman utang dariluar negeri dalam skema IGGI (Inter Govenmental Group on Indonesia) yang merupakan kolaborasi negara donor (misalnya Belanda, Jerman Barat, Perancis, Inggris) dan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB). Juga ada bantuan melalui USAid (USA), AusAid (Australia), JICA (Jepang) dan skema Colombo Plan. IGGI kemudian berganti menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia), karena Belanda terlalu “campur tangan” dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia. Mulai tengah 1980’an tumbuh utang yang dilakukan pihak swasta kepada perbankan asing atau “private funder” yang digunakan untuk pengembangan usaha. Sayangnya pengelolaan utang tidak disiplin. Berbaur nuansa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Neoptisme) dalam bisnis serta hubungan dengan birokrasi atau penguasa, maka buah krismon menjadi bagian perekonomian Indonesia. (Lihat artikel : Apa Kata Dunia Kalau Cekcok dan Berkelahi Terus).
