Marshall Plan merupakan produk kebijakan dari Amerika Serikat (AS) pada 1948 yang diperuntukan untuk memulihkan perekonomian Eropa Barat pasca Perang Dunia II. AS melancarkan dana sebesar $ 12 miliar (setara dengan lebih dari $ 129 miliar pada tahun 2020).
Seperti anekdot dari Amerika yang terkenal, “tidak ada makan siang yang gratis”, memang benar menggambarkan produk kebijakan ini. Penerima Marshall Plan ini diwajibkan untuk bergabung dalam pelaksanaan kebijakan politik internasional AS. Salah satunya ialah menghilangkan unsur komunisme di negara penerima kebijakan tersebut.
Marshall Plan juga memiliki tandingan yaitu Molotov Plan yang diperkenalkan oleh Uni Soviet untuk memulihkan perekonomian negara satelit Uni Soviet. Tujuannya hampir sama dengan Marshall Plan yaitu agar negara – negara satelit Uni Soviet tidak berpihak kepada AS.
Namun pada faktanya, efektivitas dari Molotov Plan tidak sebanding dengan Marshall Plan. Negara penerima Marshall Plan secara signifikan dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca perang dunia ke II.
Hal yang tidak dirasakan oleh penerima Molotov Plan dikarenakan penyaluran dana yang terlalu mengikat dan tidak bebas membuat Molotov Plan hanya dijadikan oleh Uni Soviet sebagai kawasan pengembangan Ekonomi Uni Soviet di wilayah satelitnya.
Pada awal Marshall Plan dibentuk. Semua negara Eropa tanpa terkecuali bahkan Asia ditawari untuk menerima kebijakan ini. Namun pada saat itu juga Uni Soviet menolak, diikuti oleh negara satelitnya yang dipaksa untuk mengikuti Uni Soviet.
Polandia merupakan salah satu negara yang dipaksa menolak kebijakan dari AS tersebut. Dibawah Molotov Plan, Polandia merasa terkhianati. Ia merasa dijadikan sebagai sapi perah oleh Uni Soviet. Walaupun dampak signifikannya industrialisasi di Polandia berkembang pesat khususnya di kota Lodz dan Warsawa.
Bagaikan penjajahan jilid 2 yang pernah dilakukan oleh Kekaisaran Rusia terhadap Polandia yang dulu juga pernah menganeksasi Polandia sebagai bagian wilayah Kekaisaran Rusia dibawah kontrol negara boneka bentukan Kekaisaran Rusia bernama – Kepangeranan Warsawa.
Walaupun perbedaan signifikannya ialah tidak ada lagi proses Rusifikasi seperti yang pernah dilakukan Kekaisaran Rusia terhadap masyarakat Polandia. Kembali lagi tetap Polandia secara otonomi tidak mampu mengembangkan sektor industri secara utuh dikarenakan Polandia diwajibkan juga untuk mengembangkan sektor Perkebunan dan Pertanian oleh Uni Soviet.
Industri yang dipegang oleh pemerintah Polandia juga membuat Industrialisasi tidak menjadi maksimal di Polandia, membuat Polandia sangat tertinggal jauh dari negara - negara tetangganya di barat yang pertumbuhan dan perkembanga sangat cepat dan efektif setelah menerima kebijakan Marshall Plan oleh AS.
Disamping perkembangan Ekonomi yang lamban, kebijakan Politik yang keras di Polandia membuat masyarakat sangat gerah terhadap pemerintah. Pemerintah yang hanya sebagai boneka dari Stalin saat itu tidak dapat berbuat banyak kepada rakyatnya.
Revolusi yang dilakukan oleh Jerman timur pada 1989 akibat faktor ekonomi yang buruk menjadi pemicu bagi Polandia untuk melakukan Revolusi dan Reformasi pada tubuh pemerintahan Polandia.
Kepentingan ekonomi menjadi hal yang mendasari pergerakan revolusi tersebut. Kecemburuan perkembangan Ekonomi dan kebebasan berpendapat di Eropa Barat membuat rakyat Polandia merasa berhak mendapatkan hal serupa di negaranya.
Faktor sejarah yang membuktikan bahwa Polandia sudah menjadi bagian dari Barat membuat Polandia merasah bahwa Polandia bukan menjadi bagian dari koalisi geopolitik Rusia di Timur. Walaupun memiliki nenek moyang yang sama yaitu bangsa Slavia. Perbedaan yang tercipta akibat dinamika sejarah di masa lampau menjadikan Polandia dan Rusia bukan lah lagi bangsa yang memiliki kesamaan.
Pasca Revolusi berhasil pada 1989 yang diprakarsai oleh gerakan solidaritas para buruh, pemilu legislatif pertama akhirnya dapat dilakukan pada 4 Juni 1989. Para aktivis gerakan solidaritas pun mampu mendominasi dan menduduki bangku parlemen. Dilanjutkan oleh pemilihan presiden pada 21 desember 1990 menjadikan Wałęsa menjadi presiden pertama Polandia yang dipilih secara sistem terbuka atau voting.
Turunnya presiden Jaruzelski, secara tidak langsung menandakan bahwa Partai Komunis Polandia bubar. Diperkuat lagi oleh dibubarkannya Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991 membuat Polandia menjadi negara Republik yang merdeka dari koalisi ‘Kiri’seutuhnya.
Pasca bubarnya Pakta Warsawa, Polandia merubah haluan pandangan politik internasionalnya. Polandia mencoba agar Kembali diterima oleh Barat yang pada masa silam menjadi bagian daripadanya. Polandia melakukan dua kali negosiasi formal dengan Uni Eropa (UE) pada 22 desember 1990 dan 16 desember 1991 pasca ditunjuknya Wałęsa menjadi presiden baru Polandia.
Lewat proses panjang yang dilakukan Polandia dalam memenuhi persyaratan Ekonomi dan finansial agar masuk kedalam bagian UE. Polandia akhirnya dapat bergabung kedalam UE pada 1 Mei 2004 melalui perjanjian aksesi pada 16 April 2003 di Athena bersama Ceko, Estonia, Lithuania, Latvia, dan negara lainnya yang mayoritas berasal dari Eropa Tengah dan Eropa Timur.
Diplomasi Kerjasama juga kerap dilakukan oleh Polandia secara aktif dengan negara tetangga di barat. Salah satunya yaitu Kerjasama kesepakatan Schengen pada 21 Desember 2007. Selain Kerjasama kawasan regional. Pasca dipilihnya Wałęsa sebagai presiden Polandia.
Secara resmi Polandia bersama Ceko dan Hungaria bergabung kedalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada 1999 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Polandia sudah tidak lagi memiliki Political interest terhadap kawasan Eropa Timur dan Rusia pada Khususnya.
