Mohon tunggu...
arkaan daffa
arkaan daffa Mohon Tunggu... Seniman - Ada

Pelajar dengan segala keingintahuannya tentang sejarah, budaya, dan bahasa dunia.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Marshall Plan Vs Molotov Plan bagi Dinamika Sikap Politik Internasional Polandia

5 Agustus 2020   14:55 Diperbarui: 5 Agustus 2020   15:10 6713
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gerakan solidaritas yang sedang melakukan aksi (1987). Photo: Dan Mclaughin (cc) irishtimes.com

Disamping perkembangan Ekonomi yang lamban, kebijakan Politik yang keras di Polandia membuat masyarakat sangat gerah terhadap pemerintah. Pemerintah yang hanya sebagai boneka dari Stalin saat itu tidak dapat berbuat banyak kepada rakyatnya.

Revolusi yang dilakukan oleh Jerman timur pada 1989 akibat faktor ekonomi yang buruk menjadi pemicu bagi Polandia untuk melakukan Revolusi dan Reformasi pada tubuh pemerintahan Polandia.

Kepentingan ekonomi menjadi hal yang mendasari pergerakan revolusi tersebut. Kecemburuan perkembangan Ekonomi dan kebebasan berpendapat di Eropa Barat membuat rakyat Polandia merasa berhak mendapatkan hal serupa di negaranya.

Faktor sejarah yang membuktikan bahwa Polandia sudah menjadi bagian dari Barat membuat Polandia merasah bahwa Polandia bukan menjadi bagian dari koalisi geopolitik Rusia di Timur. Walaupun memiliki nenek moyang yang sama yaitu bangsa Slavia. Perbedaan yang tercipta akibat dinamika sejarah di masa lampau menjadikan Polandia dan Rusia bukan lah lagi bangsa yang memiliki kesamaan.

Pasca Revolusi berhasil pada 1989 yang diprakarsai oleh gerakan solidaritas para buruh, pemilu legislatif pertama akhirnya dapat dilakukan pada 4 Juni 1989. Para aktivis gerakan solidaritas pun mampu mendominasi dan menduduki bangku parlemen. Dilanjutkan oleh pemilihan presiden pada 21 desember 1990 menjadikan Wałęsa menjadi presiden pertama Polandia yang dipilih secara sistem terbuka atau voting.

Turunnya presiden Jaruzelski, secara tidak langsung menandakan bahwa Partai Komunis Polandia bubar. Diperkuat lagi oleh dibubarkannya Pakta Warsawa pada 1 Juli 1991 membuat Polandia menjadi negara Republik yang merdeka dari koalisi ‘Kiri’seutuhnya.

Pasca bubarnya Pakta Warsawa, Polandia merubah haluan pandangan politik internasionalnya. Polandia mencoba agar Kembali diterima oleh Barat yang pada masa silam menjadi bagian daripadanya. Polandia melakukan dua kali negosiasi formal dengan Uni Eropa (UE) pada 22 desember 1990 dan 16 desember 1991 pasca ditunjuknya Wałęsa menjadi presiden baru Polandia.

Lewat proses panjang yang dilakukan Polandia dalam memenuhi persyaratan Ekonomi dan finansial agar masuk kedalam bagian UE. Polandia akhirnya dapat bergabung kedalam UE pada 1 Mei 2004 melalui perjanjian aksesi pada 16 April 2003 di Athena bersama Ceko, Estonia, Lithuania, Latvia, dan negara lainnya yang mayoritas berasal dari Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Diplomasi Kerjasama juga kerap dilakukan oleh Polandia secara aktif dengan negara tetangga di barat. Salah satunya yaitu Kerjasama kesepakatan Schengen pada 21 Desember 2007. Selain Kerjasama kawasan regional. Pasca dipilihnya Wałęsa sebagai presiden Polandia. 

Secara resmi Polandia bersama Ceko dan Hungaria bergabung kedalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) pada 1999 yang secara tidak langsung menyatakan bahwa Polandia sudah tidak lagi memiliki Political interest terhadap kawasan Eropa Timur dan Rusia pada Khususnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun