Mohon tunggu...
Aris Rasyid Setiadi
Aris Rasyid Setiadi Mohon Tunggu... Guru Honorer Muda

Sang Pengelana Kata, Menjejak Bumi dan Romantis

Selanjutnya

Tutup

Politik

9 Naga di Indonesia, Sejarah Serta Pengaruhnya di IKN Masa Jokowi dan Prabowo

11 Mei 2025   17:53 Diperbarui: 11 Mei 2025   17:53 1930
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Sumber: Faktapers.id)

Seperti yang kita tahu istilah 9 Naga di Indonesia telah menjadi pembicaraan bertahun-tahun. Dalam berbagai diskusi publik, kelompok ini kerap dikaitkan dengan kekuasaan ekonomi, bisnis sampai politik. Namun, siapakah 9 Naga ini dan mengapa pengaruhnya begitu kuat di Indonesia?

Filosofi 9 Naga

Kata Naga memiliki arti kekuatan, kekayaan, keberuntungan, dan kendali dalam budaya Tionghoa. Angka 9 juga memiliki makna keberutungan, melambangkan keabadian dan dominasi. Di Indonesia 9 Naga muncul pada era Orde Baru yang merupakan orang-orang Tionghoa yang menguasai bisnis Indonesia seperti Perbankan dan Keuangan, Media, Properti, Energi dan Pertambangan. Dibalik mereka menguasai bidang-bidang tersebut mereka juga memiliki koneksi kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Suka atau tidak mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sosial ekonomi negara ini sehingga memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Siapa Saja Yang Termasuk 9 Naga?

Beberapa pengusaha yang disebut-sebut masuk dalam kelompok 9 Naga adalah Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofjan Wanandi, Jacob Soetoyo, James Riady, Tommy Winata, Anthony Salim, dan Dato' Sri Tahir.

Berinvestasi di IKN?

Pada Sabtu, 17 Agustus 2024 lalu, upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi perhatian publik, terutama karena kehadiran sejumlah pengusaha papan atas Indonesia yang dikenal dengan sebutan "9 Naga." Kehadiran mereka bukan hanya memeriahkan perayaan, tetapi juga menjadi topik hangat di media sosial, memicu diskusi mengenai makna dan dampak kehadiran mereka terhadap perekonomian nasional.

Dibalik rencananya mereka akan berinvestasi konsorsium di IKN hingga Rp 20 triliun. Tak ada angin tak ada hujan Founder Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan bahwa alasan investasi di mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya untuk menyelamatkan muka Presiden ke-7 RI Joko Widodo mencerminkan 9 naga tidak serius membangun di sana.

Tujuan kemunculan Aguan dalam proyek IKN, agar bisa menarik para investor luar negeri masuk ke IKN. "Saya diminta tampil agar ada kepercayaan dari luar negeri. Ini buat show. Dalam berbisnis, kalau kamu sendiri enggak beli, siapa orang dari luar yang mau beli? Kami membawa rombongan. Bisnis memang harus begitu," pungkasnya.

Seperti diketahui, proyek IKN sepi investor, khususnya dari luar negeri. Bahkan ada yang sudah masuk, seperti Softbank, belakangan balik kanan dari penanaman modal di proyek IKN.

"Perintah. Kami mesti menjaga wajah presiden [Jokowi]. Kami mesti menghadapi investor luar negeri. Kami diminta mengerjakan dalam sembilan bulan dan proyeknya mesti jadi. Kami babak-belur," ujar Aguan

Bagaimana Nasib IKN di Pemerintahan Prabowo?

Aguan menilai, Presiden Prabowo Subianto tidak separuh niat melanjutkan pembangunan proyek IKN. Meski demikian, Aguan menilai, ada beberapa program prioritas lain yang harus dikerjakan Prabowo.

"Bukan setengah-setengah [bangun IKN]. Ada program prioritas yang hendak diselesaikan. Bujet pun sudah dibagi. Membangun infrastruktur di sana dulu mahal sekali, tapi sekarang sudah jadi dan tinggal finishing," katanya.

Aguan mencontohkan program prioritas presiden Prabowo seperti, mengatasi kesenjangan perumahan dan program makan bergizi gratis. "Itu namanya prioritas," Aguan menjelaskan.

Pemerintah Prabowo Subianto sedang melakukan pengiritan besar-besaran anggaran negara setelah keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 pada pertengahan Januari lalu.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap akan dilanjutkan, tetapi kecepatan pelaksanaannya akan mengalami penyesuaian.

Pembangunan IKN akan dilanjutkan, tetapi fokus utama Pemerintahan Prabowo tetap pada ketahanan pangan dan swasembada pangan.

"Untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatan tidak seperti dulu," kata Dody saat rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Dody menjelaskan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih difokuskan pada ketahanan pangan sebagai dampak situasi geopolitik dunia seperti perang.

Perang di beberapa tempat dunia dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah sosial Indonesia karena mampu berdampak pada kebutuhan pangan dalam negeri tidak dapat terpenuhi.

"Yang dikhawatirkan bapak Presiden adalah perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi, dan kita masih butuh beras sana sini," ujar Dody.
"Itu yang dikhawatirkan akan menjadi masalah sosial yang akan lebih besar, makanya ketahanan pangan jadi fokus utama," imbuh Dody.

 

Ibu Kota Rencananya Pindah ke IKN 2028 

Kapan ibu kota pindah? Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa Ibu Kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN pada Tahun 2028. Walaupun, kata dia, saat ini ada isu anggaran pembangunannya sedang diblokir. Apalagi kepindahan ibu kota tersebut juga merupakan target Presiden Prabowo Subianto.

Tentunya, Bahlil menjelaskan, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan. "Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, seperti dikutip dari ANTARA.

Namun, dia pun tidak bisa berkomentar lebih jauh dan mendalami soal pembangunan IKN. Sehingga, menurut dia, tidak semua ketua umum partai politik mengerti soal pembangunan calon ibu kota yang berada di Kalimantan Timur itu. "Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

"Beda lah, beda," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah yang kemudian menjelaskan kalau pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

Kesimpulan

Dari apa yang kita lihat dan baca bahwa sikap 9 Naga terhadap IKN sangat berbeda, era Jokowi mereka disuruh untuk berinvestasi menyelamatkan wajah Jokowi dengan baik, sedangkan era Prabowo mereka tampaknya ada tugas tambahan selain membangun IKN, yakni mensukseskan swasembada pangan negeri. Nampak benar memang jika Indonesia tanpa mereka bagai anak tanpa rekening bapaknya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun