Jika kita menengok kehidupan masyarakat pedalaman Maluku Utara secara keseluruhan mulai dari Tanjung Sopi sampai Lifmatola, nyatanya kesejahteraan yang selalu didenggungkan ibarat panggang jauh dari api. Pulau Halmahera misalnya, yang di dalam perutnya terkandung sumber daya mineral melimpah, masyarakat yang mendiami pulau tersebut justru belum mendapatkan pelayanan terbaik. Persoalan aksesibilitas yang masih sangat minim, listrik hingga jaringan yang belum tersentuh, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Gubernur Maluku Utara yang kami cintai
Jangan dulu kita berbicara soal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), belum saatnya kita berbicara tentang daya saing global, apalagi berbicara tentang revolusi industri 4.0. Â Karena sejatinya, topik pembicaraan yang saya sebutkan di atas pada dasarnya membutukan aliran listrik, jangkauan jaringan internet, dan fasilitas pendukung lainnya. Kata pepatah, "bermimpilah setinggi langit, jika jatuh engkau akan berada diantara bintang-bintang" memang benar adanya. Tetapi dalam konteks Maluku Utara masih perlu dipertanyakan lagi.
Masyarakat Maluku Utara memang telah menyadari bahwasannya saat ini mereka tengah berada di pusaran arus globalisasi. Lihat saja industri pertambangan yang tersebar di seantero pulau Halmahera, tenaga kerjanya didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA). Jangankan tenaga ahli, buruh kasar pun didatangkan dari luar negeri untuk meramaikan bursa kerja di negeri ini. Lantas bagaimana dengan putra putri daerah Maluku Utara? Â Mau diapakan mereka? Apakah kita harus menjadi tamu di negeri sendiri?
Sebagaimana dilansir Katadata.co.id, sebanyak 10 juta Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China disebut-sebut sudah masuk ke Indonesia dan mayoritas datang sebagai pekerja-pekerja kasar di pabrik-pabrik. Dalam konteks Maluku Utara, keberadaan tenaga kerja asing cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tak terlepas dari maraknya Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebagian mereka berasal dari China yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
Sekali lagi, kita telah berada dalam pusaran arus globalisasi. Pemerintah telah menandatangani kesepakatan pasar bebas masyarakat ekonomi asean (MEA), yang menandakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kita harus siap bersaing secara global. Tetapi bukan berarti makna kehidupan global itu justru memudahkan tenaga kerja asing untuk mendominasi dunia kerja yang ada di Maluku Utara. Karena, Maluku Utara bukan sekedar ruang-ruang kosong, di dalam bingkai Maluku Utara terdapat manusia-manusia yang membutuhkan pekerjaan.
Yang berbahagia Gubernur Maluku Utara
Apakah kita telah lupa, bahwasannya Bapak Proklamator pernah berkata "biarkan sumber daya alam Indonesia tetap tersimpan rapi di dalam perut bumi sampai nanti putra putri bangsa yang mengolahnya sendiri". Bahkan telah diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 33 (3) menjelaskan bahwa, bumi dan air dan kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
Dari perkataan Ir. Soekarno di atas, tersirat makna bahwa yang harus diprioritaskan oleh negara adalah mencetak dan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, berkualitas dan siap bersaing secara global. Sehingga dengan kualitas sumber daya manusia tersebut kita dapat mengolah sumber daya alam yang kita miliki secara mandiri. Hal ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945.
Mengakhiri tulisan ini, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat mewakili seluruh elemen masyarakat Maluku Utara. Kiranya, Bapak Gubernur dapat lebih bijak dalam setiap mengambil kebijakan. Harapannya, ditahun 2020 jangan lagi ada polemik soal serbuan tenaga kerja asing yang membanjiri negeri ini. Berikanlah kesempatan pada putra putri daerah untuk dapat mengolah sumber daya alam yang tersedia. Biarkan mereka mengurus daerahnya sendiri. Karena, Maluku Utara adalah rumah kita, rumah yang harus dihuni oleh kita, anak cucu para kolano. Terima kasih.
Wassalam,
Ttd
Putra Daerah Maluku Utara
