Dunia Islam, yang mencakup lebih dari 50 negara dengan populasi sekitar 1,9 miliar jiwa, berpotensi besar menjadi kekuatan ekonomi global. Potensi ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, dan populasi usia produktif yang melimpah. Selama masa keemasan Islam (abad ke-7 hingga ke-14), dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia, dan kini, mengembalikan kemandirian ekonomi menjadi agenda penting untuk membebaskan umat Islam dari ketergantungan. Upaya ini memerlukan revitalisasi ilmu pengetahuan, integrasi ekonomi antar negara Muslim, serta keberanian politik untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berdaulat dan berkelanjutan.
Dunia Islam telah lama menjadi arena persaingan ekonomi global karena berbagai faktor strategisnya. Kawasan dengan penduduk mayoritas Muslim, seperti Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika Utara, memiliki posisi geografis yang krusial serta cadangan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas. Faktanya, beberapa negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab memiliki 700 miliar barel cadangan minyak, sementara Iran, Qatar, dan Turkmenistan menyumbang lebih dari 30% cadangan gas global. Kekayaan energi ini menjadikan dunia Islam sebagai wilayah vital secara ekonomi, yang menarik perhatian negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa Barat.
Selain energi, sumber daya laut juga menjadi kekuatan ekonomi besar, khususnya bagi negara-negara seperti Indonesia, Maroko, Oman, dan Somalia. Indonesia, misalnya, merupakan produsen ikan tangkap dan budidaya terbesar kedua di dunia, menurut laporan FAO tahun 2022. Secara keseluruhan, keunggulan geografis dunia Islam tidak hanya mendukung ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga membuka peluang untuk integrasi ekonomi regional karena wilayah ini menghubungkan tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa.
Kritik Terhadap Kapitalisme dan Solusi Ekonomi Islam
Di tengah ketidaksetaraan global, di mana segelintir elite menguasai mayoritas sumber daya sementara miliaran lainnya hidup dalam kemiskinan, sistem kapitalisme dianggap gagal menjamin distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan bagi kelompok rentan. Meskipun memberikan ruang bagi akumulasi kekayaan, kapitalisme tidak mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi.
Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi fundamental yang didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl). Dalam Islam, kekayaan dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dan sistem ini menolak praktik yang membuat kekayaan hanya beredar di kalangan orang kaya (Q.S. Al-Hasyr: 7). Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya sirkulasi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, sedekah, waris, dan larangan menimbun harta.
Selain itu, peran negara dalam sistem ekonomi Islam jauh lebih aktif daripada dalam kapitalisme. Negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Al-Maliki dalam bukunya Politik Ekonomi Islam (2021), negara Islam wajib mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan rakyat dan mencegah konsentrasi kekayaan. Sistem ini juga menolak privatisasi sumber daya alam publik seperti minyak, gas, dan air, karena dianggap sebagai milik umum.
Ekonomi Islam juga melarang riba (bunga) dan mendorong transaksi yang berbasis kerja sama dan pembagian risiko, seperti mudharabah. Praktik ini tidak hanya meningkatkan aktivitas produktif, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemandirian ekonomi. Penerapan sistem ekonomi Islam bukanlah utopia; sejarah telah membuktikan bagaimana kota-kota seperti Baghdad, Kordoba, dan Kairo pernah menjadi pusat peradaban yang makmur, di mana kesejahteraan dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk non-Muslim.
Dengan potensi besar dan warisan intelektualnya, sudah saatnya dunia Islam bangkit dan mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh untuk mencapai kemakmuran dan keadilan yang berkelanjutan.
Wallahu'alam bishawab
