Melibatkan Rakyat Dalam Pemberantasan Korupsi

Meski sudah banyak anggota DPR ditangkap KPK namun hal yang demikian tidak pernah dijadikan pelajaran oleh anggota yang lain. Akibat yang demikian seolah-olah para wakil rakyat itu menunggu giliran untuk ditangkap KPK. 

Tertangkapnya anggota DPR bahkan posisinya sebagai Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, menambah deretan para wakil rakyat yang berurusan dengan lembaga antirasuah itu. Ia sepertinya bukan orang terakhir dari kalangan wakil rakyat yang akan dan telah berurusan dengan KPK.

Banyak teori yang dikemukakan oleh pengamat politik mengapa mereka tertangkap KPK. Teori yang sering kita dengar adalah biaya politik yang tinggi yang membuat mereka mengejar setoran baik untuk balik modal, merawat pendukung maupun persiapan maju dalam pemilu selanjutnya. 

Pemilu di Indonesia, mulai dari pilkada hingga pemilu legislatif hingga pilpres merupakan hajatan politik yang tidak murah. Untuk mendapatkan kursi, mereka dengan terpaksa harus menggeluarkan uang yang tak sedikit.

Tidak sedikit? Ya, seorang penyanyi cewek yang popular, mengungkapkan untuk menjadi seorang anggota DPR, ia mengeluarkan uang sebesar Rp3 miliar. 

Uang sebanyak itu bagi rakyat tentu sangat melimpah. Uang yang ada bisa dijadikan modal usaha atau untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. 

Namun anehnya penyanyi yang dijuluki diva itu mengatakan bahwa uang yang dikeluarkan tidak banyak. Bila demikian masih banyak anggota lain yang mengeluarkan uang lebih dari itu.

Untuk menjadi wakil rakyat sebenarnya tidak ada aturan tertulis soal berapa biaya yang harus ditanggung namun di balik aturan itu ada transaksi-transaksi yang perlu diomongkan atau dijelaskan. Aturan yang tidak tertulis dan perkembangan di lapangan inilah yang membuat biaya politik menjadi tinggi atau mahal. 

Banyak partai bahkan semuanya secara tidak tertulis mensyaratkan mahar dengan nilai tertentu bila ada orang yang ingin menjadi wakil rakyat. 

Ketentuan ini tidak hanya untuk DPR namun juga untuk DPRD kota/kabupaten dan DPRD Provinsi. Semakin tinggi tingkatan dan semakin makmur daerah, nilai mahar yang dipatok sangat tinggi. Pastinya untuk menjadi anggota DPR, mahar yang dipatok paling tinggi dibanding DPRD kabupate/kota dan provinsi.

Masalah untuk mengeluarkan uang tidak berhenti di pencalonan. Mereka yang sudah terdaftar sebagai calon tetap yang terdaftar di KPU/KPUD, seluruh biaya kampanye politik dan saksi mereka tanggung sendiri.