Menurut konsep definisi yang selalu konsisten Badan Pusat Statistik (BPS) pakai, konsep penduduk adalah seseorang sudah tinggal minimal 6 bulan di suatu daerah atau masih kurang 6 bulan tetapi berniat tinggal lebih 6 bulan maka akan dicatat sebagai warga setempat.
Dari konsep BPS ini tentu mencakup mereka para pendatang yang bekerja/berusaha di Jakarta, pelajar, dan lainnya yang durasi waktunya lebih dari 6 bulan. Kemudian ketika survei (Susenas) untuk mengukur kemiskinan dilakukan tentu mereka pendatang akan terjaring.
BPS akan tetap mencatat mereka para pendatang meskipun hanya tinggal di gerobak, di kolong jembatan, rumah kardus, dan lainnya. Apalagi Susenas yang produknya adalah data makro kemiskinan. Logikanya seseorang yang tinggal di Jakarta juga harus diukur dengan standar hidup orang Jakarta karena dia memperoleh pendapatan dan membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Jakarta.
Sampai Maret 2019 kemiskinan Jakarta telah mencapai 3,47%. Angka ini merupakan yang terendah di seluruh Indonesia meski dari sisi jumlah masih cukup besar yakni mencapai 365,55 ribu orang. Jauh lebih besar dari jumlah orang miskin di Sulawesi Barat yang mencapai 151,40 ribu orang dengan persentase yang masih di atas rata-rata nasional, 11,02%.
Sejak September 2017 (3,78%) telah konsisten terjadi penurunan kemiskinan dengan rata-rata 0,103 poin pesen per periode survei atau per 6 bulan. Menjadi sebuah kabar gembira bahwa jika penurunan itu terjadi secara konsisten hingga tahun 2022 nanti atau di akhir masa jabatan Anies, maka penurunan kemiskinan akan mencapai 1,03 poin persen atau melampaui target penurunan 1%.
Angka kemiskinan yang diperoleh Jakarta saat ini adalah merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir. Kekonsistenan penurunan juga yang pertama kali terjadi sejak 10 tahun terakhir.
Jika dilihat dari sisi ketimpangan menurut konsep Bank Dunia, yakni proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan penduduk berkategori ketimpangan yang rendah.
Di masa Anies proporsi pendapatan tersebut bisa dipertahankan di atas 17%. Pada Maret 2019 mencapai 17,30% atau naik dari 17,16% pada September 2017. Begitu pun gini ratio yang terus turun dari 0,409 pada September 2017 menjadi 0,394 pada Maret 2019.
Program Anies
Program Anies yang masuk juga ke dalam daftar janjinya yang sangat berperan menekan kemiskinan Jakarta adalah pengendalian harga kebutuhan pokok.
Caranya dengan menyederhanakan rantai distribusi serta operasi pasar yang menyeluruh di Jakarta. Keberhasilan itu dibuktikan dengan penghargaan sebagai provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di Pulau Jawa dan Bali.
Hal itu juga adalah buah dari sinergitas berbagai program lain seperti perluasan manfaat KJP menjadi KJP plus untuk semua anak 6-21 tahun, perluasan KJS menjadi KJS plus dengan menambah fasilitas untuk guru mengaji, pengajar sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah, dan pemuka agama. Pengangguran secara konsisten diturunkan dari 7,14% pada Agustus 2017 menjadi 5,13% pada Februari 2019.
