Kasus Harun Masiku dan Tantangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Hasto diduga memberikan suap kepada Komisioner KPU Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatra Selatan menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Beragam spekulasi yang muncul seiring penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, banyak yang berpendapat bahwa perseteruan politik antara Jokowi dan PDIP sedikit banyak mempengaruhi proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto.

Diketahui hubungan Jokowi dan PDIP sedang tidak baik-baik saja, keretakan tersebut bermula dari perbedaan pilihan politik antara Jokowi dan PDIP pada pilpres 2024, Jokowi lebih memilih mendorong anaknya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto ketimbang mendukung kader PDIP, Jokowi pun dinilai telah mengkhianati PDIP sebagai partai yang pernah membesarkannya.

Apapun alasan dibalik penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto, yang pasti bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan KPK harus tetap berjalan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pasalnya korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sampai hari ini terus menggerogoti keuangan negara.

Bagaimana tidak, publik terus dihebohkan dengan sederet kasus korupsi yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, seolah tak ada akhirnya bagi para koruptor di negeri ini untuk terus merampok uang rakyat, mulai dari kasus timah hingga teranyar korupsi di pertamina.

Terang saja bila salah satu tantangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo adalah bagaimana mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia sehingga kerugian keuangan negara akibat praktek korupsi bisa dicegah.

Korupsi telah menjadi penyakit berbahaya bagi setiap rezim yang berkuasa di Indonesia, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan korupsi menjadi pekerjaan berat bagi setiap pemerintahan tak terkecuali bagi presiden Prabowo.

Karena itu KPK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal pemberantasan korupsi harus didorong untuk mampu menyelesaikan berbagai kasus korupsi di Indonesia termasuk kasus Harun Masiku yang cukup menyita perhatian publik, terlebih setelah ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Sudah saatnya bagi KPK untuk menjawab ekpektasi publik dengan menunjukkan kinerjanya dalam menuntaskan berbagai kasus korupsi di Indonesia, teka teki soal kasus Harun Masiku harus segera diakhiri sehingga publik tidak menaruh curiga kepada lembaga anti rasuah tersebut bahwa ada intervensi kekuasaan di balik penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto.

Penegakan hukum harus bebas dari segala bentuk intervensi politik, hukum harus menjadi panglima, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, karena itu pemberantasan korupsi tak boleh dikaitkan dengan perseteruan politik antar elit kekuasaan.

Tentu kita semua berharap agar kasus Harun Masiku yang melibatkan sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bisa diselesaikan oleh KPK sehingga kecurigaan publik selama ini soal adanya intervensi kekuasaan di balik penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto bisa dijawab oleh KPK.