Ini Syarat agar Deviden Bebas Pajak

Ilustrasi investasi di pasar keuangan (dokpri)

Anda pun dapat memilih opsi investasi di luar pasar keuangan seperti yang tampak pada ilustrasi di bawah ini:

Ilustrasi investasi di luar pasar keuangan (dokpri)

Sektor riil yang menjadi prioritas pemerintah meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jika Anda memilih investasi pada properti, perlu dipastikan bahwa properti tersebut tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Jika Anda memilih investasi pada logam mulia, ada tiga hal yang perlu Anda pastikan:

• Kadar kemurnian minimal 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen)

• Diproduksi di Indonesia

• Sudah mendapat akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/ atau London Bullion Market Association (LBMA).

Jika persyaratan investasi tidak terpenuhi

Jika persyaratan investasi tidak terpenuhi, maka deviden tersebut menjadi terutang PPh saat deviden diperoleh.

PPh terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPh terutang tersebut wajib disetor paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak deviden diterima. Pembayaran PPh yang telah mendapatkan validasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.   

Kewajiban pelaporan

Deviden yang berasal dari dalam negeri dan dikecualikan dari objek PPh perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib Pajak juga perlu menyampaikan laporan dengan format yang telah ditentukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir. Contoh laporan dapat dilihat di sini.

Dengan menginvestasikan deviden yang diterima dalam instrumen investasi yang ditentukan pemerintah, selain menghemat pajak, Anda pun turut serta membangun negara.

Jakarta, 22 Mei 2021

Siska Dewi

Referensi: satu