Mungkin sebaiknya kita memperbolehkan Lion Air menggunakan Taktik Delay demi penghematan cost operasional tetapi itu harus dibatasi baik prekwensinya maupun time limit delaynya. Â Contohnya : dari semua rute yang dimiliki Lion Air, boleh melakukan delay sebanyak 10 kali per bulan.
Lebih dari 10 kali maka kena sanksi ataupun denda sekian rupiah untuk per delaynya dan  itu berakumulasi meningkat dendanya untuk setiap kejadian delay.  Di luar dari itu ketentuan yang sudah ada seperti delay diatas 3 jam harus membayar kompensasi Rp.300 ribu kepada penumpang tetap harus dijalankan.
Sebaliknya bila Lion Air mampu selama 3 bulan berturut-turut delay dari semua rute dibawah 10 kali maka Lion Air berhak dapat mendapatkan kompensasi pembebasan/ pengurangan pajak impor suku cadang pesawat ataupun kemudahan lainnya yang bisa dipertanggung-jawabkan.
Regulasi khusus ini juga harus diberlakukan pada Sriwijaya Air maupun maskapai lainnya bila memang mereka mampu menyediakan  rute sebanyak Lion Air.
Intinya ilustrasi "subsidi" diatas hanyalah suatu gambaran bahwa dibalik ketergantungan pemerintah terhadap maskapai  seperti  Lion Air, pemerintah harus tegas mengontrol pengoperasian penerbangan yang ada terutama terkait keselamatan penerbangan, tetapi di sisi lain keberadaan maskapai-maskapai seperti Lion Air harus didukung Pemerintah secara bijaksana dan mungkin diberikan reward untuk memotivasinya agar dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya.
Harapan kita semua, semoga dengan kejadian Jatuhnya  JT 610 dapat mencambuk Lion Air agar tidak gegabah lagi dengan regulasi Keselematan Penerbangan dan untuk selanjutnya Lion Air dapat memperbaiki total managemennya.
Done.
