Ketika Uppercut AHY dan Jab Sylvi Membongkar Doublecover Ahok-Djarot

Poin Dua,ada perdebatan sengit antara Ahok dan AHY soal penggusuran warga di bantaran Kali. Justru disini mentahnya dalil Ahok semakin terlihat.  Ahok berusaha menekan Agus dan bertanya, dengan lahan yang terbatas bagaimana caranya menata bantaran kali tanpa menggusur. Dan langsung dijawab Agus dengan mengatakan dengan keterbatasan lahan maka penataan harus dilakukan secara vertical, bukan horizontal. 

Prinsip ini sama dengan pola pikir Jokowi sewaktu kampanye 2012. Rusunami yang direncanakan Jokowi tidak terealisasi karena Ahok lebih suka menggusur dan memindahkan warga ke Rusun. Ahok cari gampangnya saja.

Agus mengatakan intinya Goodwill dari Pemprov. Bagaimana menata warga di bantaran Kali tanpa harus mencabut mereka dari Habitatnya. Memindahkan mereka ke Rusun yang jauh itu artinya memutus mereka dari Habitat Kehidupan sebelumnya dimana belum tentu pada habitat baru warga mampu bertahan hidup.

Agus mengatakan sudah berdialog dengan para aktivis, dan komunitas yang ada. Mereka mau dan bersedia ditata yang penting jangan seperti yang ada sekarang dimana mereka digusur begitu saja tanpa kompensasi.

Inilah yang disesalkan Agus karena dengan APBD yang begitu besar ternyata tidak dapat dimanfaatkan maksimal untuk warga yang  berada di bantaran kali tersebut.

Poin Tiga, ini yang paling telak dari uppercut Agus ke Ahok.  AHY mempertanyakan Diskresi yang tidak akuntable dan tidak transparan.  Ketika ada dana-dana yang berasal dari sumbangan swasta yang ternyata tidak masuk Kas Negara terlebih dahulu tetapi langsung digunakan apakah itu dapat dipertanggung-jawabkan?

Sayangnya  Ahok Jaka Sembung Bawa Orok, Ahok  tidak menjawab substansinya malah cerita dia pernah di DPR dan berteori soal  Diskresi. Selanjutnya  Ahok  cerita tentang Dana kontribusi Semanggi Rp.400 Milyar yang langsung dipakai untuk membangun sarana-prasarana.  Begitu selesai barulah dinilai perusahaan appraisal dan dimasukan sebagai pendapatan lain-lain.

Ini kan repot dan bukan ini jawaban yang tepat karena publik pasti bertanya,  benarkah Rp.400 Milyar itu dipakai semua untuk membangun? Siapa yang membayar ini itu dalam proses pengeluarannya? Lalu apa Perusahaan Appraisal itu bisa dipercaya public?

Penjelasan Ahok ini akhirnya didebat Sylvi.  "Saya tahu betul kalau bicara soal keuangan negara ada UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Semua alokasi dan pendapatan daerah masuk APBD dan dilakukan sinkronisasi dengan DPRD. Tapi saya melihat di sini bagaimana bisa dilaporkan dengan DPRD sementara harmonisasi eksekutif dan DPRD tidak terjadi," kata Sylvi.

 "Yang perlu kita sikapi lagi semua uang masuk dulu apakah diskresi atau (hanya) kebijakan-kebijakan (versi Gubernur), tapi yang pasti pertama harus ada harmonisasi DPRD. Tidak bisa langsung diberikan ke asisten pembangunan. Ketika ada satu harus dibangun keluar dari sana, ini namanya non-budgeter dan ini tidak boleh di UU ini harus dipertanggungjawabkan dan DPRD harus mengetahui bukan one man show," kritik Sylvi.

Sebelumnya juga Sylvi sudah menskak Ahok soal sampah. Dimana menurut Sylvi, yang namanya Pengelolaan Sampah itu harus melibatkan masyarakat dan memberdayakannya.  Sampah dikelola dalam beberapa tahap dimana tahap pertama dimanfaatkan oleh warga melalui Bank Sampah. Dan selanjutnya diatur dengan berbagai pihak dengan baik.