Pembangunan SDM Unggul Melalui Corporate University di Kantor Imigrasi Kelas 3 Non TPI Ketapang

Pendahuluan

Era disruptif telah banyak mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan atau birokrasi di Indonesia. 

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang baik akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan memiliki kompetensi unggul. 

Maka dari itu, pemerintah harus bisa mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui berbagai cara dan upaya yang efektif dan efisien.[1] Perubahan lingkungan saat ini disebabkan pengaruh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital), oleh karena itu kompetensi ASN yang dibutuhkan saat ini bukan hanya yang piawai dalam hal teknis, tetapi juga yang memiliki kompetensi soft skill. 

Adapun 10 kompetensi soft skill yang dibutuhkan masa kini agar dapat menghadapi tantangan perubahan diantaranya kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif dan manajemen manusia. Selanjutnya kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan mem-buat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif juga dibutuhkan. Seperti diungkapkan oleh Kasali (2017) yang mengatakan bahwa sistem lama yang serba fisik, akan tergantikan dengan otomatisasi pekerjaan berbasis digital yang benar-benar baru dan efisien, serta lebih bermanfaat.

 Corporate University untuk Aparatur Sipil Negara

 Menurut A. Smith dalam Ayuningtyas et al. (2015) definisi Corporate University (CorpU) adalah sebuah ide dalam pembelajaran dan penciptaan pengetahuan formal dan proses dalam suatu organisasi. Definisi tersebut menekankan fokus strategis pada penciptaan dan manajemen pengetahuan di seluruh aspek organisasi. 

Beberapa elemen yang membentuk dua konsep utama difokuskan pada pelatihan dan pengembangan dan berinvestasi terus menerus untuk meningkatkan modal manusia dalam organisasi. Artinya bahwa organisasi melihat manusia sebagai sebuah aset (human capital theory) yang sangat penting sebagai investasi di masa mendatang.

Pendidikan dan pelatihan ASN merupakan bagian dari metode pengembangan kompetensi pegawai. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana disampaikan Notoadmodjo (2003:28) yaitu merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. 

Hak memperoleh pengembangan kompetensi juga telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga menyebutkan pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.

Andresen, et al., (2003) mengatakan bahwa dalam literatur sumber daya manusia, tren baru dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah membangun corporate university. Pemerintah Republik Indonesia sepertinya berupaya mencoba menerapkan konsep corporate university pada organisasi sektor publik atau birokrasi pemerintah. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia juga sedang mendorong transformasi Pendidikan dan Pelatihan (diklat) konvensional menjadi diklat berbasis human capital management melalui pengembangan ASN Corporate University. 

Skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring dan on the job training (Publikasi Lembaga Administrasi Negara, 2018). Corporate University menawarkan jargon belajar dimana saja, kapan saja, dan siapa saja melalui proses belajar yang dinamis (Publikasi Kementrian Keuangan, 2016).

Perbaikan kualitas dan metode pendidikan dan pelatihan merupakan bagian integral dari upaya Reformasi Birokrasi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang tujuannya adalah menciptakan SDM aparatur yang semakin profesional, serta memiliki mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja yang semakin tinggi (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010). 

Sebagaimana diungkapkan oleh Rivai (2009: 213) yang mengatakan bahwa diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan itu biasanya difokuskan pada upaya dalam meningkatakan produktivitas kerja aparatur, dengan melalui cara menyediakan pembelajaran mengenai keahlian-keahlian yang disesuaikan bidang kerjanya. Selain itu dapat membantu mereka dalam meningkatkan serta memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam kinerja aparatur tersebut.

Penerapan Corporate University di Kantor Imigrasi Ketapang

Pada prinsipnya Corporate University (CorpU) dirancang agar individu pegawai maupun institusi sama-sama dapat menarik manfaat besar dan secara terus menerus untuk meningkatkan performa para pegawai yang berada dalam ekosistem organisasi. 

Kemenkumham Corporate University (Corpu) merupakan suatu strategi atau alat dalam suatu manajemen untuk mendukung kinerja Kemenkumham melalui sistem pembelajaran. 

Diyakini dengan terwujudnya Kemenkumham Corporate University, para pegawai akan lebih terarah dalam proses pengembangan kompetensi karena dengan strategi CorpU banyak pilihan model pembelajaran yang tidak hanya berdampak pada kuantitas namun lebih kepada kualitas yang dapat meningkatkan kinerja organisasi Kemenkumham. Terdapat 4 Pilar utama Kemenkumham Corpu yaitu : (1) Learning Processes, (2) Knowledge Management Processes, (3) People Processes dan (4) Network and Partnership Processes.[2]

 Berdasarkan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 3 Non TPI Ketapang telah beberapa kali menyelenggarakan internalisasi Corpu. Seperti pada pelaksanaan CorpU pada tanggal 12 Maret 2021 yang disampaikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Haidir didampingi oleh bagian keuangan. Materi yang disampaikan terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran. 

Diharapkan dengan diterapkannya CorpU ini, Pegawai Imigrasi Ketapang menjadi lebih mengerti tentang tata kelola keuangan pada organisasi terutama di Kantor Imigrasi.

 Lalu pada tanggal 21 September 2021, Kantor Imigrasi Ketapang menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Budaya Pelayanan Prima atau Excellence Service Training yang menghadirkan Relationship Manager Dana Ritel Bank BRI Cabang Ketapang, Euis Husaerah. 

Pelayanan Prima atau dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellence service adalah pola layanan yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan. 

Kepuasan pelanggan dapat terwujud apabila produk atau jasa yang didapatkan telah sesuai atau melebihi harapan dari pelanggan tersebut. 

Excellent Service merupakan salah satu kunci dalam pertumbuhan bisnis yang kuat, kokoh dan berkelanjutan dan dapat meningkatkan image positif masyarakat, sehingga dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan loyalitas masyarakat pada organisasi atau perusahan. 

Diharapkan para pegawai Kantor Imigrasi Ketapang memiliki pengetahuan dan keterampilan tambahan untuk menciptakan dan menerapkan pelayanan yang semakin prima dengan tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat.

 Dengan demikian, konsep corporate university pada birokrasi pemerintah mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda jika dibandingkan dengan organisasi profit. 

Pada sektor swasta, tujuan akhir terletak pada laba yang akan didapat perusahaan dari maksimalisasi pelatihan sumber daya manusia yang selaras dengan strategi bisnis (fokus berorientasi laba). Sementara di sektor publik, fokus terakhirnya adalah bagaimana mem-pertahankan kepercayaan publik dengan memberikan layanan yang luar biasa (Bruny dalam Firdaus, 2017).

 Kesimpulan

Kemenkumham CorpU merupakan manajemen strategis pengembangan SDM yang fokus pada program strategis kementerian, dengan mengelola individu pegawai dalam ekosistem organisasi pembelajar, serta pengelolaan pengetahuan untuk pencapaian karakter unggul di bidang hukum dan HAM. 

Oleh karena itu, Kemenkumham CorpU memiliki sasaran untuk terbentuknya sebuah organisasi pembelajar di lingkungan Kemenkumham, yang memberi akses seluas-luasnya bagi setiap pegawai untuk belajar, dan sebanyak-banyaknya organisasi menyediakan sumber belajar itu sendiri. Disinilah pentingnya terbangun budaya belajar mandiri bagi insan Kemenkumham.

 Munculnya konsep ASN corporate university setidaknya membawa secercah harapan pada pendekatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN. ASN Corporate University merupakan salah satu hasil dari organisasi pembelajar (learning organi-zation) yang dapat digunakan sebagai alternatif solusi sistem pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang integratif dan berbasis e-learning pada organisasi pemerintah. 

Pada hakekatnya corporate university menekankan pada pentingnya sebuah pendidikan dan pelatihan melalui know-ledge management yang efektif untuk menciptakan sebuah sistem yang men-dukung core bussiness organisasi.

 Daftar Pustaka

 Ariyanti, Fiki. 2018. "PNS Zaman Now Harus Punya 10 Kompetensi Ini". (https://www.liputan6.com/bisnis/read/3447380/pns-zaman-now-harus punya-10-kompetensi-ini diakses 10 November 2021).

Ayuningtyas, H. G., Anggadwita, A.N. G., Putri, M. K., (2015). The Corporate University Landscape in Indonesia. 3rd International Seminar and Conference on Learning Organization (ISCLO 2015): Atlantis Press.

Kadarisman. (2014). Pengembangan Pegawai. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Kasali, Renald. (2017). Disruption. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Kementrian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2016). Kemenkeu Corporate University: Belajar Tanpa Batas, Kinerja Ber-kualitas. Rapat Koordinasi BPPK.

Lembaga Administrasi Negara. 2018. "Menuju Birokrasi Kelas Dunia, Kemenpan Rb dan LAN Siapkan ASN Corporate University". (http:// lan.go.id/Id/Berita-Lan/Menuju-Birokrasi-Kelas-Dunia-Kemenpanrb-dan-Lan-Siapkan-Asn-Corporate-University, diakses 10 November 2021).

Notoadmodjo, Soekidjo. (2003). Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Rademakers, M. (2005). Corporate Uni-versities: Driving Force of Knowledge Innovation. Journal of Workplace Learning, 17 (1/2), 130-136.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Rivai, Veithzal, Ella Jauvani Sagala. 2009. "Manajemen Sumber Daya Manusia Dari Teori ke Praktik". PT RajaGrafindo Persada.

Rustiny, Elly. (2018). Penerapan BLUD dalam Transformasi Lembaga Diklat Menjadi Corporate University. Prosiding Seminar Nasional "Inovasi Menuju Corporate University". BPSDM Provinsi Jawa Barat.