Politik hukum berperan dalam proses penetapan dan pembentukan UU

Politik hukum tata negara adalah kebijakan dalam pembentukan hukum negara yang mempertimbangkan aspek politik dalam merancang dan mengimplementasikan aturan dasar negara, seperti konstitusi, struktur pemerintahan, dan hak warga negara, dengan tujuan mencapai tujuan negara, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Ini berarti hukum tata negara tidak hanya dilihat dari sisi formal, tetapi juga mempertimbangkan proses pembentukannya yang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan kebijakan yang berlaku. 

Konsep Dasar

Hukum Tata Negara: Bagian hukum yang mengatur organisasi negara, struktur pemerintahan (eksekutif, legislatif, yudikatif), hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. 

Politik Hukum: Upaya untuk menentukan hukum-hukum yang diberlakukan dan dicabut demi mencapai tujuan negara, yang selalu berhubungan dengan perubahan sosial dan konfigurasi politik. 

Hubungan antara Politik dan Hukum Tata Negara

Proses Politik Membentuk Hukum: Konfigurasi politik dan kekuatan di dalamnya sangat memengaruhi arah kebijakan dan pembentukan produk hukum tata negara. 

Tujuan Hukum yang Terkait Politik: Pembuatan hukum tata negara harus didasari oleh tujuan negara seperti yang tertera dalam UUD, termasuk cita-cita bangsa, tujuan negara, dan perlindungan bagi warga negara. 

Dinamisasi Hukum Tata Negara: Politik hukum menjadikan hukum tata negara bersifat dinamis karena tidak hanya berfokus pada sisi formal, tetapi juga pada aspek fungsional dan proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah. 

Contoh Penerapan

Pembentukan Undang-Undang: Politik hukum berperan dalam proses penetapan dan pembentukan Undang-Undang, agar tetap berpegang pada nilai, tujuan negara, serta keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.