Keterkaitan PDRB dengan Pendapatan Per Kapita Guna Mengembangkan Pertumbuhan Perekonomian Suatu Wilayah

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang dibagi menjadi 34 provinsi, 410 Kabupaten dan 98 kota yang ada didalamnya. Dalam membentuk suatu negara kepulauan, pemerintah mengupayakan terciptanya pembangunan nasional yang ada di Indonesia ini. 

Apalagi setelah diatur oleh Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan setiap daerah melalui Otonomi Daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan di setiap daerah agar pembangunan nasional Indonesia dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Tujuan dengan adanya kebijakan suatu perekonomian adalah untuk kesejahteraan masyarakat, yang tentunya nantinya sangat dibutuhkan sekali untuk kelangsungan hidupnya serta dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting bagi masyarakat adalah dari kegiatan yang menghasilkan suatu pendapatan.

Kegiatan yang menghasilkan pendapatan tentu banyak sekali macamnya, salah satunya pendapatan regional yang berarti tingkatan (besaran) dari pendapatan masyarakat pada wilayah yang dianalisis. Tingkat pendapatan itu sendiri dapat diukur melalui total pendapatan suatu wilayah maupun pendapatan rata -- rata wilayah tersebut. 

Tentunya dalam analaisis suatu kajian region atau membicarakan perihal pembangunan regional tentu tidak akan mungkin jauh dari pembahasan terkait tingkat pendapatan masyarakat diwilayah tersebut. Ada pula beberapa parameter yang dapat digunakan dalam pengukuran adanya perkembangan pembangunan suatu wilayah. 

Salah satu parameter terpenting adanya dengan meningkatkannya pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, ada pun parameter lain yang dapat digunakan dengan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan pemerataan perekonomian terkait pendapatan yang sangat berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut.

Jika membicarakan pendapatan dan pertumbuhan regional, memang sangat diperlukan pengetahuan tentang suatu konsepsi nilai tambah, karena tentu akan sering terjadi kesalahan dibagian pemahaman. 

Banyak yang belum mengenal betul bahwa pendapatan regional tersebut identik dengan nilai produksi, namun sebenarnya nilai produksi tidak sama dengan nilai tambah karena dalam nilai produksi terdapat biaya pembelian / biaya pemerolehan dari pihak lain yang telah dihitung sebagai produksi. 

Sedangkan dalam penghitangan nilai tambah suatu sektor, biaya antara berupa biaya yang berasal dari sektor lain harus dikurangi atau dikeluarkan agar tidak menimbulkan perhitungan ganda (Double Counting) dari nilai jual produksi pada lokasi produksi. Nilai tambah inilah yang akan memberikan gambaran tingkat kemampuan penghasilan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Salah satu konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional adalah PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) yang berasal dari PAD (Pendapatan Hasil Daerah) dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. 

Angka pendapatan perkapita itu sendiri dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dlam harga konstan, tergantung pada kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini tentu dibutuhkannya suatu hal yang saling berkaitan dalam peningkatan pendapatan demi menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi di wilayah tersebut. 

Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam menciptakan dukungan infrastruktur baik secara fisik, non fisik maupun dari SDM yang akan digunakan dalam berbagai bidang misalnya pertanian, industri pengelolahan dan jasa -- jasa lain yang nantinya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dengan menciptakannya suatu lapangan pekerjaan. 

Adapun juga beberapa komponen penting dalam nilai tambah bruto meliputi : gaji dan upah, laba dan keuntungan yang didapat, sewa tanah, bunga uangm penyusutan alat produksi dan pajak tidak langsung.

Dalam suatu pilar atau orientasi perekonomian yang menjelaskan bahwa 3 pokok inti yang harus saling berkaitan dan terhubung agar tidak terjadi kesinambungan yang fatal terhadap suatu perekonomian wilayah. 

Ketiga pokok inti tersebut adalah ekonomi (Growth) yang semestinya dalam pembangunan perekonomian harus memenuhi kebutuhan perekonomian dimasa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan pada generasi yang akan datang, sosial yang stabil harmonis dan sejahtera tentunya juga diperlukan dalam pembangunan perekonomian yang mengharuskan selalu mewujudkan kepentingan kelompok dan orang lain dimanapun keberadaannya serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan dimasa yang akan datang. 

Dan yang terakhir adanya ekologi yang aman dan lestari juga menjadi pendorong dalam dimensi pembangunan perekonomian yang berkelanjutan dengan menetapkan dan mengharuskan untuk memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya.

Apabila salah satu dari pilar tersebut diabaikan atau bahkan dihilangkan dari kepribadian masyarakat di wilayah tersebut maka selama -- lamanya wilayah tersebut tidak akan merasakan pembangunan perekonomian yang berkelanjutan atau sustainable dan selalu menganggap perekonomiannya begitu -- begitu saja. Hal itu tentu juga membahayakan wilayah disekitarnya karena juga tentu akan berdampak menular.