"Di Balik PLBN Aruk: Mengungkap Daya Tarik dan Tekanan Ekonomi Migrasi Pekerja Lintas Batas Indonesia-Malaysia"

Meskipun banyak yang bekerja secara rutin, mayoritas pekerja ini tidak memiliki izin kerja resmi. Mereka menggunakan border pass yang sah untuk keperluan kunjungan, tetapi tidak berlaku sebagai izin kerja. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial, seperti asuransi kerja, upah layak, atau akses layanan kesehatan formal. Status ini membuat mereka berada dalam zona rawan eksploitasi dimana upah sering dipotong, tidak ada kontrak kerja, dan jika terjadi kecelakaan atau penahanan, mereka sulit mencari bantuan hukum.

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa mayoritas responden dan masyarakat wilayah Sajingan Besar Kabupaten Sambas mendapatkan kesempatan kerja di Malaysia melalui rekomendasi keluarga yang berada disana. Ini menegaskan bahwa faktor sosial dan hubungan antarindividu memiliki peranan penting dalam akses pasar tenaga kerja lintas batas antar Negara. Sehingga dari hasil penelitian terlihat bahwa tingginya tingkat pekerja migran di perbatasan wilayah PLBN Aruk sebagian besar tanpa adanya izin resmi, dimana ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sambas dalam memberikan peluang bekerja dan akses yang lebih baik kepada masyarakat.

Foto Bersama di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar sebagai salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak-Malaysia (Sumber:Jpg)

Migrasi lintas batas melalui PLBN Aruk adalah strategi bertahan hidup warga perbatasan, namun sering menghadapi dilema regulasi dan sosial. Faktor pendorong di wilayah asal sangat kuat akibat kesenjangan pembangunan dan peluang kerja, sementara faktor penarik dari Malaysia sangat menggoda karena upah tinggi dan kebutuhan pasar. Agar tidak menjadi lingkaran eksploitasi, maka dibutuhkan: Cross-border work permit khusus, perlindungan hukum bilateral, investasi dalam ekonomi lokal perbatasan dan pemberdayaan pekerja melalui koperasi dan pelatihan keterampilan.