Mohon tunggu...
Jurnalis
Jurnalis Mohon Tunggu... Akademisi dan pengiat Sosial

Akademisi dan Pengiat sosial masyarakat.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemuda ICMI Kepri dan Rampai Nusantara Kepri Soroti Kenaikan Tarif Listrik PLN Batam: Minta Pemerintah dan DPRD Segera Tinjau Dampaknya

28 Juni 2025   21:06 Diperbarui: 28 Juni 2025   21:06 152
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Andriansyah Sinag .Ketua Pemuda ICMI Kepri .Supriadi Ketua Rampai Nusantara Kepri. Dokumentasi 

Batam, 28 Juni 2025 ---Kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang menetapkan kenaikan tarif listrik PLN Batam sebesar 1,43% mulai 1 Juli 2025 mendapat sorotan serius dari kalangan organisasi kepemudaan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pemuda ICMI Kepri bersama Rampai Nusantara Provinsi Kepri menyatakan keprihatinan mendalam terhadap dampak kebijakan ini, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang saat ini tengah bergulat dengan tekanan ekonomi pasca-pandemi dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok

"Kami menyayangkan jika kenaikan ini dilakukan tanpa pertimbangan sosial yang matang. Meskipun hanya menyasar pelanggan di atas 3.500 VA, namun secara tidak langsung akan berdampak pada harga jasa dan barang, termasuk pelaku usaha kecil yang bergantung pada layanan industri," ujar Supriadi, Ketua Rampai Nusantara Kepri dalam pernyataannya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Pemuda ICMI Kepri Andiransyah sinaga , yang menegaskan bahwa Batam memiliki karakteristik ekonomi unik yang tidak seharusnya disamakan dengan daerah lain.

"PLN Batam memang tidak menerima subsidi seperti PLN nasional. Namun demikian, sudah menjadi tugas stakeholder daerah, baik di level DPRD Kepri maupun DPRD Kota Batam, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tidak berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kedua organisasi kepemudaan ini juga meminta adanya dialog publik terbuka antara PLN Batam, Pemprov Kepri, dan DPRD bersama elemen masyarakat sipil. Hal ini penting sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban sosial, terlebih karena listrik merupakan kebutuhan dasar dan infrastruktur utama pembangunan daerah.

"Apakah margin 2,73% layak dicapai jika mengorbankan daya beli rakyat? Itu yang perlu diperdebatkan secara terbuka," lanjut Andriansyah.

Tuntutan dan Seruan Pemuda ICMI & Rampai Nusantara Kepri*

1. Meminta DPRD Kepri dan DPRD Kota Batam meninjau ulang kebijakan tarif listrik melalui audiensi dengan PLN Batam dan Kementerian ESDM.

2. Mendorong transparansi pembentukan tarif, termasuk struktur biaya pokok penyediaan listrik di Batam.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun