Gara-garanya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta mengritisi pembayaran commitment-fee Formula E tahun 2021 sebesar Rp 200 milyar (dari tagihan uang muka sebesar Rp 396 milyar).
Lha wong lantaran prahara Covid-19 ini balapannya saja belum jelas kok, apakah bakal bisa diselenggarakan. Ini tiba-tiba duitnya tanpa permisi udah balapan keluar.
Itu hanya sekadar contoh buruk dari praktek administrasi pemerintahan yang sama sekali tidak transparan. Sehingga banyak menimbulkan pertanyaan dan akhirnya kecurigaan.
Malpraktek seperti itu pada ujungnya bakal menjerumuskan warga dan kota/negaranya. Ini bukan teladan yang bisa dipelajari.
Mari belajar saja dan bercermin pada kelima negara skandinavian itu. Soal transparansi pengelolaan administrasi pemerintahannya, maupun keterlibatan warganya.
Terbukti di kelima negara skandinavian itu tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Masyarakatnya pun makmur, aman dan sejahtera.
23/04/2020
Andreas Vincent Wenas, Sekjen 'Kawal Indonesia' - Komunitas Anak Bangsa
Sumber:Â satu, dua, tiga
