Penataan ruang tradisional berfokus pada posisi, intensitas, bentuk, kuantitas, dan pengembangan lahan dalam ruang yang berbeda. Sebaliknya, perencanaan tata ruang strategis "baru" adalah transformasi, integratif, dan melibatkan proses publik-sosio-spasial. Secara vertikal, perencanaan di China (Republik Rakyat Tiongkok) saat ini mencakup lima tingkatan, yaitu, nasional, provinsi, prefektur (kota), kabupaten, dan kotapraja.
Salah satu pembelajaran yang baik dari reformasi sistem perencanaan pembangunan dalam penataan ruang di China (Republik Rakyat Tiongkok) adalah di Kota Yulin di Provinsi Shaanxi. Sebelum menjadi seperti sekarang, konflik multi-perencanaan di kota ini muncul disebabkan oleh perpecahan dan perbedaan dalam tujuan/sasaran pembangunan, standar teknis (yaitu, standar klasifikasi dan data dasar dan sistem koordinasi), tata ruang, dan periode perencanaan.
Alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan monopoli kekuasaan dan hambatan informasi yang disebabkan oleh konflik kepentingan antar departemen sebagai masalah klasik birokrasi. Setiap departemen berfungsi dengan caranya sendiri, berfokus pada kepentingannya sendiri, dan mengabaikan pola pengembangan secara keseluruhan.
Departemen-departemen ini menolak untuk bekerja sama satu sama lain dan membangun monopoli mereka sendiri. Setiap departemen relatif independen dan memiliki fungsi yang berbeda, sehingga membentuk berbagai standar tentang persyaratan dan implementasi perencanaan, serta perbedaan dalam data statistik dasar, dan hambatan teknis dalam konvergensi informasi.
Berdasarkan latar belakang ini, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya, Kementerian Perlindungan Lingkungan, dan Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah bersama-sama mengeluarkan Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Percontohan untuk “Integrasi Multi-Perencanaan” di Tingkat Kota dan Kabupaten untuk mengeksplorasi mekanisme integrasi berbagai perencanaan bagi reformasi sistem perencanaan.
Kota Yulin adalah salah satu kota percontohan, dan Biro Pertanahan dan Sumber Daya mengawasi penyusunan Perencanaan Komprehensif serta integrasi dan pengendalian perencanaan lain ("multi-perencanaan") untuk mematahkan mental monopoli dan membangun platform koordinasi.
Sistem perencanaan tata ruang di Kota Yulin akan direkonstruksi dengan koordinasi antar departemen multi-perencanaan dan membangun saluran komunikasi kooperatif, aturan batasan, dan platform informasi dalam kepentingan bersama regional.
Mengikuti asas sistematis, maka perencanaan yang lebih rendah harus mematuhi perencanaan yang lebih tinggi, sehingga mencapai tujuan koordinasi regional dan nasional secara keseluruhan dalam hubungan vertikal di Kota Yulin. Dari sudut pandang hubungan horizontal, perencanaan departemen harus erat dan organik mematuhi Perencanaan Komprehensif.
Selain itu, pengaturan jangka pendek harus dilakukan secara ketat di bawah kerangka perencanaan jangka panjang. Akhirnya, dari sudut peran, Perencanaan Komprehensif atas 'integrasi multi-perencanaan' harus menekankan kontrol, 'multi-perencanaan' departemen berurusan dengan 'kontrol' dan 'implementasi' di tingkat menengah; dan perencanaan khusus harus fokus pada 'implementasi'.
Perumusan strategi sistem perencanaan spasial “1+6+x” di Kota Yulin
“1” mengacu pada Perencanaan Komprehensif dengan perpaduan daya dukung sumber daya lingkungan, dikombinasikan dengan sasaran strategis pembangunan ekonomi dan sosial dan fungsi utama kota, ruang produksi, kehidupan, ekologi dan penerapan perencanaan "lima garis kendali".
“Lima Garis Kendali” mengacu pada garis kendali perencanaan dan rentang kendali spasial semua departemen di bawah pimpinan Perencanaan Komprehensif. Garis-garis tersebut mencakup kontrol perlindungan ekologi, kontrol perlindungan lahan pertanian dasar, kontrol batas pengembangan perkotaan, kontrol batas pengembangan industri, dan garis kontrol perlindungan peninggalan budaya, yang overlay-nya merupakan 'Satu Peta'.
“6” mengacu pada perencanaan lima tahunan pembangunan ekonomi dan sosial, Perencanaan Tata Guna Lahan Umum, Rencana Induk Perkotaan, Perencanaan Perlindungan Lingkungan, Perencanaan Perlindungan Lahan Hutan dan Perencanaan Perlindungan Peninggalan Budaya.
“x” mengacu pada yang perencanaan khusus lainnya yang relevan.
Koneksi dan orientasi pada Perencanaan Multi-Departemen
Perencanaan Multi-Departemen mengacu pada sistem “6” di perencanaan di tingkat menengah. Pada tataran ini, perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang digabungkan.
Penekanan dari perencanaan lima tahun pembangunan ekonomi dan sosial adalah untuk “menetapkan tujuan”. Penekanan dari perencanaan penggunaan lahan secara umum adalah untuk menetapkan “kuantitas pasokan”.
Sementara itu, Rencana induk perkotaan menekankan pada “pengaturan pola”. Perencanaan perlindungan lahan kehutanan, perencanaan perlindungan lingkungan, dan perencanaan perlindungan peninggalan budaya menekankan pada “penetapan garis bawah atau batasan” untuk menentukan garis bawah/batasan kendali di bidang terkait.
Satu peta Pola Penataan Ruang dan aturan pengendalian berdasarkan “lima garis kendali”
“Lima Garis Kendali” digunakan sebagai kontrol spasial, yang mengoptimalkan struktur lahan dan mengatur tata ruang untuk mengoptimalkan struktur penggunaan lahan dan tata ruang utama di kota.
Contoh satu peta pola penataan ruang:
Dalam Perencanaan Komprehensif pertama-tama perlu mengumpulkan dan mengatur data perencanaan serta membandingkan pola perbedaan perencanaan melalui hubungan teknis dan koordinasi departemen untuk menguji coba integrasi multi-perencanaan.
Mekanisme dan platform kontrol spasial harus ditetapkan dialam penerapan "Lima Garis Kendali". Hambatan utama terhadap penyusunan perencanaan yang komprehensif adalah mencapai koordinasi departemen dan hubungan "multi perencanaan".
Pembentukan sistem perencanaan tata ruang di bawah perencanaan yang komprehensif membantu departemen untuk merencanakan bersama-sama pembangunan secara keseluruhan dan menegaskan kembali posisi mereka dalam perencanaan, sehingga meningkatkan hubungan dalam sistem "multi-perencanaan", menghindari terpisahnya dari perencanaan komprehensif, dan melaksanakan manajemen perencanaan secara keseluruhan. Dan...sepertinya Indonesia harus belajar dari reformasi sistem penataan ruang Kota Yulin (*ASP, 2021).
REFERENSI
Xiao-jun, W., Jian-yun, Z., Shamsuddin, S. et al. Potential impact of climate change on future water demand in Yulin city, Northwest China. Mitig Adapt Strateg Glob Change 20, 1–19 (2015).
Zhou, X., Lu, X., Lian, H., Chen, Y., & Wu, Y. (2017). Construction of a Spatial Planning system at city-level: Case study of “integration of multi-planning” in Yulin City, China. Habitat International, 65, 32–48. doi:10.1016/j.habitatint.2017.04.015
