Cerita Si Tulang Punggung Kemiskinan (PKH)

Sistem pemberian bantuan dalam nominal uang ini, bisa diumpamakan layaknya orang tua yang sedang memberikan uang saku kepada anaknya. Mengapa?

Dengan diberlakukannya sistem berpola, masyarakat nantinya akan menerima bantuan sebanyak empat kali dalam kurun waktu satu tahun. Untuk waktu penerimaannya, mulai tahun 2019 pemerintah sendiri melakukan percepatan dengan melaksanakannya pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. 

Mengenai besaran yang diterima, pemerintah menyesuaikan dengan kategori yang sudah di tetapkan. Dimana pada tahun ini juga pemerintah telah menetapkan jumlah bantuan berada dalam kisaran nominal antara Rp 550.000,- sampai Rp 2.400.000,- untuk per tahunnya. Pemberiaan ini disesuaikan  dengan kategori masyarakat penerima yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Nominal tersebut bisa dikatakan lumayan, terlebih bagi masyarakat yang memang memiliki penghasilan tak menentu atau bahkan bisa dikatakan kurang. Uang PKH bisa dijadikannya sebagai penyokong sementara dalam perjalanan menyambung hidup. 

Adanya bantuan ini, pemerintah memang dinilai bisa membantu dalam mengurangi beban yang diderita masyarakat. Tapi seperti yang sudah dikatakan, jika program ini belum sepenuhnya membantu dan masih bersifat sementara.  Diperlukan yang namanya pengawasan secara berkala. Mulai dari orang yang bertugas mencatat dan membagikan. Hingga kepada mereka yang benar-benar berhak menerima. Gunanya tak lain agar panah yang dilepaskan membidik dengan tepat.

Mengingat masih banyak diantara masyarakat kita yang tidak mempergunakan uang bantuan dengan sebagaimana mestinya. Kebiasaan buruk jika dibiarkan berlarut, maka akan membuat membusuk dengan cepat. Bukannya sebagai media mensejahterakan, nantinya PKH hanya dijadikan sebagai alat pemuas keinginan oleh mereka yang tak pernah merasa terpuaskan.

Bukan Hanya Memberi, Tapi Pastikan Tepat Sasaran

Seperti yang kita ketahui, jika pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan tak lain bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Masyarakat yang antara jumlah pendapatan dengan pengeluaran masih tidak sebanding. Tidak hanya itu, PKH juga diperuntukan untuk menunjang pendidikan juga bagi mereka kaum disabilitas.

Sepertinya, kepura-puraan yang dilakukan masyarakat kita bisa dibilang bukan lagi menjadi kerahasiaan. Banyak dari masyarakat yang begitu gesit dengan segera mengenakan topeng ketika mendengar adanya bantuan dari pemerintah. Mereka yang sebenarnya mampu, memasang wajah semelas mungkin untuk menutupi kesanggupannya. Alhasil, tanpa adanya pengecekan dengan teliti. Mereka yang sejatinya berhak, terpaksa menggigit jari. Ini terjadi tak lain karena hak mereka telah dirampas oleh orang yang sebenarnya tak pantas menerima. 

Pemerintah sudah seharusnya memberikan porsi lebih untuk sebuah ketelitian. Tidak hanya sebatas memberi untuk mendapatkan predikat pemerintah yang perhatian kepada rakyatnya. 

Tapi diperlukan juga yang namanya pengawasan, pengecekan, serta  pendampingan. Agar kesejahteraan yang diinginkan bisa terwujud tanpa harus mengesampingkan pihak tertentu yang juga berhak untuk diperhatikan. Sebab kesejahteraan sejatinya, bagaimana pemerintah bisa memberlakukan secara mereta dan tidak tebang pilih.