Orgasme Politik

Barangkali terlalu kasar untuk dijadikan sebuah ungkapan emosi terhadap upaya pelemahan demokrasi atas dalih pandemi, syahwat politik tak ubahnya seperti orang yang kecanduan 'masturbasi', berbagai cara dilakukan demi kenikmatan sesaat; orgasme.

Apapun alasannya, menunda pemilu yang sudah disepakati DPR dan KPU hingga sedetail penetapan tanggal pelaksanaan, perencanaan anggaran yang membengkak dan tiba-tiba sebagian pihak yang notabene adalah elit partai politik mengusulkan penundaan pemilu yang semula akan digelar 24 Februari 2024 ditunda hingga satu atau dua tahun. Artinya, Presiden Jokowi memimpin kembali selama penundaan pemilu tersebut, atau bahasa yang lebih halus untuk melakukan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

Alih-alih mendukung dan mempersiapkan diri menghadapi agenda politik lima tahunan, tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah melontarkan usulan yang membuat publik geram. Dengan alasan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, mereka sependapat agar Pemilu 2024 ditunda dan pemerintah fokus menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi di tengah 'grusa-grusu' keinginan pindah ibu kota yang juga menelan banyak biaya.

Adalah Cak Imin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melontarkan jokes politik agar pemilu ditunda. Alasannya adalah saat ini adalah momentum untuk perbaikan di sektor ekonomi dan jangan sampai terganggu dengan kontestasi pemilu. 

Cak Imin juga mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan oleh perhelatan pemilu, kondisi yang dimaksud adalah agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi dan eksploitasi ancaman konflik. 

Padahal, ia sudah percaya diri keliling Indonesia untuk menghadiri berbagai deklarasi yang mendukung dirinya maju sebagai Capres 2024. Meskipun langkahnya 'dihadang' oleh PBNU, karena Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf berulang kali menegaskan bahwa NU bukan alat partai politik manapun.

Pun demikian dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang baru saja bergabung dalam partai koalisi pemerintah ini mengatakan satu suara dengan Cak Imin. 

Zulhas beralasan bahwa alasan pandemi menjadi penghambat berjalannya pemilu itu sendiri, demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang pertumbuhannya rata-rata masih 3 sampai 3,5 persen, diperparah dengan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha-usaha yang belum pulih sepenuhnya. 

Alasan berikutnya menurut Zulhas adalah perkembangan situasi global dan mengaitkan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina dan alasan terakhir yang diungkapkan Zulhas adalah ongkos pemilu yang membengkak.

Bagaimana pun dan dengan alasan apapun, menunda pemilu yang sudah disepakati dalam konsensus bersama dalam konstitusi sakral UUD 1945 adalah sebuah penghianatan terhadap konstitusi itu dan berjalannya iklim demokrasi di Indonesia. Urgensi amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden adalah preseden buruk berjalannya demokrasi di Indonesia.