Setiap kali kita berbicara sisi negatif Partai Demokrat, secara spontan yang terlintas dalam pikiran kita adalah Hambalang.
Namun faktanya, tersendatnya pembangunan Wisma Atlet Hambalang tersebut karena dua hal.
Pertama, wisma atlet Hambalang bukan mangkrak melainkan dihentikan oleh DPR karena terlilit kasus hukum. Penghentian proyek pembangunan Hambalang diambil oleh DPR setelah berkonsultasi dengan BPK dan KPK.
Oknum yang korupsi itu, juga bukan 100 persen dari kader Demokrat. Dari keterangan Nazarudin ada nama oknum partai lain yang terlibat seperti Mirwan Amir (saat ini: Hanura), Olly Dondokambey (PDIP), dan Mahyudin (Golkar). Upaya kapitalisasi opini oleh medialah yang membuat isu Hambalang menjadi lekat dengan SBY dan Demokrat.
Kedua, pembangunan wisma atlet tersebut tersendat karena menunggu hasil penelitian dari ahli geologi, geologi teknik dan gerakan tanah. Hal tersebut dilakukan karena dalam kajian terbaru, wisma atlet Hambalang tersebut berada pada jalur lempung Jatiluhur yang bersifat sensitif.
Jadi penggiringan isu mangkraknya Hambalang yang dikaitkan dengan SBY dan Demokrat bisa dikatakan syarat motif politik. Pembanguan Hambalang sengaja tidak dilanjutkan pemerintahan Jokowi walaupun audit teknis telah selesai 2016-2017 guna mendegradasi suara Demokrat di Pemilu 2019. Isu mangkrak Hambalang sengaja dipelihara untuk menjatuhkan lawan politik.
Jika mangkraknya Hambalang di Era SBY adalah isu, maka fakta mangkrak sebenarnya justru terjadi di era pemerintahan Jokowi.
Bukan hanya satu, tapi ada 14 proyek strategis nasional (PSN) yang mangkrak. Sejumlah proyek mangkrak tersebut antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke, MRT di Jakarta dan juga pembangunan jalan kereta api di wilayah Sumatera Selatan serta bandara di pulau Sebatik.
Mangkraknya 14 PSN tersebut dinilai karena kegagalan pemerintah dalam menyusun perencanaan. Ada PSN yang dipangkas namun tercantum dalam RPJMN, ada yang tidak tercantum dalam RPJMN tapi masuk dan PSN. Hal tersebut akhirnya berdampak kepada berkurangnya kepercayaan pelaku dunia usaha.
Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) era SBY terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pelaku dunia usaha. Hal tersebut dikarenakan progam yang dicanangkan memiliki dokumen lengkap dan bisa diakses pihak yang berkepentingan, seperti para pengusaha.
