Dalam sebuah kolom opini di majalah Tempo, sutradara dan budayawan kawakan Garin Nugroho menulis dengan tajuk yang provokatif: "Gibran Mundur Saja."
Tulisan ini sontak menyita perhatian publik, karena tidak hanya memuat kritik, tetapi juga menyarankan agar Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mundur demi keutuhan pemerintahan yang efektif di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Apakah kritik tersebut lahir dari nalar politik yang sehat? Ataukah sekadar skrip dramatis penuh asumsi, seperti film panjang yang belum rampung menyunting realitas?
Mari kita telusuri lebih dalam.
---
Kritik Garin: Mundur Demi Efektivitas?
Dalam tulisannya, Garin menyebut bahwa kehadiran Gibran sebagai Wapres justru menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Prabowo kelak. Hal ini, menurutnya, terbukti dari dorongan sebagian kelompok masyarakat --- terutama segelintir purnawirawan TNI --- yang ingin memakzulkan Gibran bahkan sebelum ia resmi dilantik. Garin juga mengusulkan, demi menjaga martabat dan mengakui "kesalahan," Gibran sebaiknya mundur secara terhormat.
Namun, mungkinkah ini menjadi solusi? Ataukah justru merusak prinsip demokrasi itu sendiri?
---
Fakta Politik: Siapa Sebenarnya Kelompok Pendorong Makzulkan Gibran?
Perlu diluruskan, bahwa kelompok purnawirawan yang menyerukan makzulkan Gibran bukanlah institusi resmi atau representasi dari seluruh korps purnawirawan TNI. Mereka adalah sebagian kecil tokoh yang, secara politis, sudah sejak lama berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, dan secara terang-terangan mendukung calon yang kalah di Pilpres 2024.