LDII Serukan Kedamaian di Tengah Maraknya Aksi Demonstrasi: "Dengarkan Aspirasi Rakyat, Jangan Lukai Hati Mereka"

Jakarta (30/8) -- Gelombang aksi unjuk rasa di berbagai kota yang dipicu meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, menuai keprihatinan mendalam dari DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kedamaian.

"Peristiwa tragis ini jangan sampai berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas. Kami mengajak masyarakat untuk menahan diri, menjaga persatuan, dan mempercayakan penyelesaian kasus kepada aparat penegak hukum," ujar KH Chriswanto saat Muswil LDII Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/8).

Menurut LDII, aparat keamanan harus bertindak lebih humanis dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil dalam setiap operasi. "Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai rakyat kecil yang justru menjadi korban," tegasnya.

Chriswanto juga menyoroti pentingnya elit politik dan pejabat negara untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Ia mengingatkan agar para pemimpin bangsa menampilkan sikap santun, sederhana, dan peduli, bukan sebaliknya memperlihatkan tontonan yang justru melukai hati rakyat.

LDII mendorong agar semua persoalan diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan jalan damai, sehingga suasana tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menunggangi keadaan demi kepentingan politik.

"Bangsa ini membutuhkan kedamaian, bukan kerusuhan. Marilah kita menahan diri, mengendalikan emosi, dan menjaga persatuan demi keselamatan bersama," pesan Chriswanto.

Secara khusus, LDII juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi transparan dan adil agar keluarga korban dan masyarakat mendapatkan kejelasan hukum. Tegaknya keadilan dinilai akan meredakan ketegangan di tengah masyarakat.

Menutup pernyataannya, LDII menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan tahun 2025 sebagai momentum penting memperkuat demokrasi, menegakkan hukum, dan menyejahterakan rakyat. "Kekuasaan adalah milik rakyat, setiap kebijakan harus berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan bagi rakyat," tegas KH Chriswanto. (ramdanisyaif)