Oleh Ari Triono, S.S., MDPP.
Indonesia sedang menatap 2030 dengan penuh harap. Tahun ketika kita diprediksi menikmati puncak bonus demografi, saat sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Tapi sebagai penyandang disabilitas yang pernah menempuh pendidikan pascasarjana di Australia dan kini aktif sebagai konsultan kebijakan inklusi, saya justru menyimpan kekhawatiran.
Bagaimana mungkin kita menyebut ini bonus, jika lebih dari 11 juta penyandang disabilitas di negeri ini masih terus dipinggirkan dari dunia kerja?
Ketika Gelar Tak Menjamin Kesempatan
Saya, Ari Triono, seorang tunanetra. Berkat beasiswa, saya menyelesaikan studi Master of Disability Policy & Practice di Australia, lalu kembali ke Indonesia dan terlibat dalam berbagai program pelatihan serta perumusan kebijakan publik yang inklusif.
Tapi meskipun sudah berbekal pendidikan dan pengalaman, saya masih sering mendengar pernyataan seperti:
"Kami belum punya posisi yang cocok untuk tunanetra."
"Maaf, kantor kami belum aksesibel."
Dan saya tidak sendiri. Banyak rekan penyandang disabilitas - lulusan universitas ternama, baik di dalam maupun luar negeri -mengalami nasib serupa. Lamaran kerja ditolak tanpa alasan jelas. Atau diterima, tapi diarahkan ke pekerjaan yang tidak sesuai kompetensi - kadang dengan upah yang tak layak.
Ini bukan sekadar cerita personal. Ini cermin ketimpangan sistemik yang bisa mengubah potensi bonus demografi menjadi bencana.
Stigma yang Masih Menutup Pintu
Masih ada pandangan keliru bahwa disabilitas identik dengan ketidakmampuan. Padahal, dengan dukungan dan akomodasi yang layak, kami bisa bekerja dan berkontribusi secara setara.
Contohnya Sukma, seorang perempuan penyandang disabilitas yang batal diterima kerja setelah pihak perusahaan mengetahui bahwa kakinya diamputasi. Padahal, secara kompetensi, ia memenuhi semua syarat.