Pasca Retreat : Apa yang Harus Dilakukan Kepala Daerah?

Kegiatan Retreat Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang telah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Dikatakan bahwa retreat Kepala Daerah, merupakan momentum yang sangat penting dalam menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam konteks peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Profesionalitas dan Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya, retreat ini menjadi wahana strategis untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan, mempercepat reformasi birokrasi, serta memastikan efektivitas implementasi program 100 hari kerja pasca pelantikan Kepala Daerah.

Tulisan kecil ini mencoba akan membahas dan menggambarkan urgensi retreat bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Cilegon dan bagaimana langkah strategis yang harus diambil Kepala Daerah dalam Upaya meningkatkan kualitas ASN di daerahnya secara baik dan profesional.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Kemendagri dalam Laporan Nasional Retreat Kepala Daerah di Magelang, maka publik telah mengetahui, bahwa salah peran krusial yang harus dilaksanakaan oleh Kepala Daerah yaitu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara baik. Oleh karena itu, maka minimal ada 3 (tiga) aspek penting yang menjadi perhatian khusus penulis yang bisa dimanfaatkan dan/atau dilaksankan oleh Walikota Cilegon selaku Kepala Daerah yaitu sebagai berikut :

• Penyelarasan Kebijakan Nasional dan Daerah ; Setiap Kepala Daerah telah berkomitmen untuk menjalankan visi dan misi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional. Dalam retreat ini, Kepala Daerah mendapatkan arahan langsung dari Presiden dan Menteri terkait mengenai strategi penguatan SDM serta reformasi birokrasi yang lebih efisien.
• Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Manajemen SDM ; Salah satu fokus utama Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan kepemimpinan dan manajemen kinerja berbasis kompetensi. Retreat ini memberikan pemahaman mendalam mengenai tata kelola organisasi yang lebih profesional dan akuntabel.
• Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Profesionalitas ASN ; Sesuai dengan arahan dalam retreat, reformasi birokrasi menjadi agenda utama dalam meningkatkan profesionalitas ASN. Berdasarkan data yang ada, indeks reformasi birokrasi Kota Cilegon masih perlu ditingkatkan melalui penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang lebih efektif (Sumber : Kementerian PAN-RB : 2025, Indeks Reformasi Birokrasi Daerah).

Selanjutnya, untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cilegon, serta untuk memastikan implementasi 3 (tiga) hasil retreat dimaksud berjalan efektif, maka Walikota Cilegon beserta jajaran birokrasinya harus memasukan dan/atau menerapkan 4 (empat) langkah strategis berikut ke dalam program 100 hari kerja, yaitu :

• Peningkatan Disiplin dan Etos Kerja ASN. 
• Walikota beserta perangkat daerah terkait wajib menerapkan sistem Reward and Punishment bagi ASN. Disiplin dan Etos Kerja ASN harus digenjot semaksimal mungkin dan Pegawai atau ASN yang memiliki kinerja baik diberikan insentif, sementara yang tidak disiplin akan mendapatkan sanksi tegas sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. 
• Penerapan Absensi Digital dan Monitoring Kinerja wajib dilakukan. Dengan penggunaan sistem absensi online berbasis digital dan geolokasi ini dapat memastikan kehadiran dan disiplin ASN di semua OPD.
• Kegiatan Supervisi Langsung oleh Kepala Daerah. Wali Kota dan Wakil Walikota yang didampingi oleh Sekretaris Daerah beserta OPD terkait harus memiliki komitmen yang sama untuk rutin melakukan sidak berkala ke berbagai OPD guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal sesuai yang diharapkan.
• Meningkatkan Motivasi dan Profesionalisme ASN secara optimal.
• Dalam rangka implementasi visi misi dan program Kepala Daerah, maka dibutuhkan adanya Program Pelatihan dan Sertifikasi ASN secara terstruktur dengan mengadakan pelatihan kepemimpinan dan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kompetensi ASN.
• Kesejahteraan ASN harus menjadi perhatian serius Walikota. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk meningkatkan tunjangan berbasis kinerja serta menyediakan fasilitas pendukung yang lebih baik.
• Budaya Kerja Kolaboratif juga perlu dilakukan guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dengan memperkuat komunikasi dan kerja tim di antara ASN di daerah masing-masing.

3. Optimalisasi Kinerja ASN untuk Percepatan Program 100 Hari Kerja.

• Diperlukan Digitalisasi Layanan Publik dengan segera meluncurkan aplikasi "Cilegon Super Apps" misalnya, yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan pemerintahan dalam satu aplikasi.
• Kebijakan Reformasi Tata Kelola Kepegawaian juga perlu dilakukan dengan menerapkan sistem merit berbasis kinerja guna memastikan promosi suatu jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, jauh dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
• Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib melakukan Penguatan Peran Inspektorat sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintahan daerah. Inspektorat harus memperkuat pengawasan internalnya guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

4. Rotasi dan Mutasi Pejabat sebagai Prioritas Utama.

Ada beberapa alasan penting kenapa rotasi dan mutasi pejabat serta pengisian jabatan yang kosong perlu segera dilakukan oleh Walikota yang baru, yaitu sebagai berikut :

• Penyesuaian Struktur Organisasi dengan Visi dan Misi Kepala Daerah ; Kegiatan pengisian jabatan yang kosong, rotasi dan mutasi pejabat menjadi langkah strategis dalam menempatkan individu yang tepat di posisi tepat sesuai dengan kompetensinya. Ini akan mempercepat terwujudnya akselerasi program seorang Kepala Daerah yang telah direncanakan atau ditetapkan.
• Evaluasi Pegawai Berbasis Kinerja ; Setiap pejabat yang akan dirotasi atau dimutasi harus melalui penilaian berbasis kinerja dan capaian target kerja yang jelas.
• Memastikan Kepemimpinan yang Responsif ; Kepala daerah harus memilih pejabat yang memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.
• Mencegah Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; Rotasi dan mutasi pejabat harus dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi dan profesionalisme, bukan kepentingan politik atau hubungan personal tertentu.
• Peningkatan Produktivitas dan Efektivitas Kerja ; Pejabat yang tidak memiliki kinerja optimal harus rela digantikan dengan yang lebih kompeten guna memastikan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien kedepannya.

Kesimpulan

Retreat kepala daerah merupakan langkah strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Kota Cilegon, retreat ini menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, motivasi, profesionalitas, dan kinerja ASN dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota menuju Cilegon Juare (Jujur, Amanah dan Relegius). Implementasi hasil retreat harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang berorientasi pada peningkatan SDM dan reformasi birokrasi. Salah satu langkah prioritas dalam mendukung akselerasi program 100 hari kerja adalah melakukan rotasi dan mutasi pejabat secara tepat dan professional guna menempatkan personel yang berkinerja tinggi di posisi strategis. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, Kota Cilegon akan mampu menghadirkan pemerintahan daerah yang lebih profesional, responsif, dan berdaya saing. Insyaallaah...